Forum Pemuda Gorontalo Desak Transparansi Kasus Pengiriman Batu Hitam Ilegal, Siap Datangi Mabes Polri

Jurnalis: Redaksi Gorontalo

Kabar Baru, Jakarta – Dugaan praktik pengiriman batu hitam ilegal melalui Pelabuhan Gorontalo kian memanas. Polda Metro Jaya bersama Polri dikabarkan telah menahan 15 kontainer bermuatan batu hitam ilegal tersebut, namun hingga kini publik belum mendapatkan penjelasan transparan terkait perkembangan kasus ini.

Forum Pemuda Gorontalo (FPG) menilai, lambannya informasi resmi dari aparat penegak hukum telah menimbulkan tanda tanya besar. Zasmin Dalanggo, perwakilan Forum Pemuda Gorontalo, menegaskan bahwa pihaknya akan melayangkan laporan resmi ke Mabes Polri pada Senin, 11 Agustus, untuk mendorong penanganan kasus ini secara serius dan terbuka.

Zasmin sebelumnya telah mendatangi Pelabuhan Tanjung Priok dan Polres Tanjung Priok untuk mengklarifikasi kebenaran penahanan kontainer tersebut. Dari hasil penelusurannya, informasi tersebut terbukti benar. Lebih jauh, Zasmin mengaku telah mengantongi bukti-bukti konkret, termasuk nomor kontainer dan surat jalan yang diduga kuat menggunakan dokumen pengiriman besi tua sebagai kamuflase.

“Berdasarkan dokumen yang kami miliki, muatan tercatat hampir 23 ton, namun diduga diubah menjadi 18 ton. Modus ini jelas mencurigakan dan berpotensi menjadi bagian dari praktik ilegal yang terorganisir,” ungkap Zasmin.

Kasus ini mencatat sedikitnya 15 kontainer yang ditahan secara ilegal dari Pelabuhan Gorontalo. Forum Pemuda Gorontalo menilai, tanpa adanya penetapan tersangka dan bukti yang dibuka ke publik, kasus ini rawan masuk ke dalam ruang abu-abu hukum yang justru menguntungkan pelaku.

“Kami akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan barang bukti dan penetapan tersangka. Tidak ada kompromi. Kami akan terus mendatangi Mabes Polri sampai aparat penegak hukum bekerja transparan dan tuntas,” tegas Zasmin.

Forum Pemuda Gorontalo menyerukan agar Polri segera mengambil langkah tegas, membuka data penahanan kontainer, serta mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan dokumen dan permainan bobot muatan yang diduga dilakukan untuk mengaburkan isi kontainer.

Kasus ini menjadi ujian besar bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan komitmen pemberantasan praktik tambang dan perdagangan ilegal di Indonesia.