Nasib ASN Sumenep di Ujung Tanduk

Editor: Ahmad Arsyad

Kabar Baru, Opini – ASN Sumenep berbeda dengan ASN Pusat atau Propinsi. Bukan soal beban tugas dan fungsinya. Tapi besaran tunjangan penghasilannya.

Kalau tak percaya, silahkan cek ketimpangannya. Misalnya dengan besaran tunjangan ASN DKI Jakarta, ASN kementerian, ASN Pemkot Surabaya atau ASN Propinsi Jatim.

Herannya ditengah ketimpangan itu, TPP ASN Sumenep kabarnya telah lama menjadi objek pemotongan.

Mungkin karena dianggap paling mudah bermain-main dengan penghasilan ASN. Tak perlu ijin Gubernur, tak perlu restu menteri dalam negeri.

Buktinya, TPP itu dipotong untuk pengadaan beras. Dipotong zakat dan konon dikelola baznas. Atau yang banyak terjadi dipotong cicilan pinjaman pada BPRS sebagai bank pengelola TPP.

Akibat dari pemotongan itu pasti bervariasi. ASN golongan IIII dan IV mungkin hanya mengeluh sejenak. Tapi ASN golongan II ke bawah pasti menjerit sepanjang malam. Mereka akan kalangkabut.

Tragisnya, belum reda jeritan itu, beredar kabar akan ada lagi pemangkasan. Entah dari siapa ide itu. Seperti ada upaya terstruktur dan sistematis untuk menggiring Pemkab pada satu blunder ke blunder yang lain.

Padahal, kebijakan yang membebani masyarakat harusnya berbasis pada analisis dampak secara komprehensif. Bukan hanya pertimbangan manfaat atau keuntungan jangka pendek secara sepihak.

Silahkan lakukan survei pada ASN. Apa benar pengadaan beras itu mereka butuhkan. Apa produksi beras kurang sehingga perlu mendatangkan dari luar Sumenep. Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaanya. Ini yang tak pernah dibuka dengan terang.

Anggota dewan pun diam. Mereka tak berinisiatif melakukan evaluasi. Padahal, setiap pungutan yang membebani masyarakat termasuk ASN harus jelas dasar aturannya.

Demikian pula dengan pengelolaan zakat ASN oleh Baznas. Jelaskan urgensinya. Jangan sekedar beralibi instruksi Pusat. Sampaikan konsep pengelolaan dan pertanggungjawabannya pada publik.

Ingat, yang dikelola dana publik, maka pertanggungjawabannya wajib disampaikan ke publik. Akuntabilitas pengelolaan dana hasil pemotongan TPP itu sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Selama ini, ASN Sumenep memang tak pernah meminta penjelasan. Belum pernah memang mendengar Korpri menuntut pertanggungjawaban.

Lembaga pengelola pemotongan itu pun tak pernah memberikan keterangan atau sosialisasi.

Padahal, dana yang dikelola dari hasil pemotongan TPP ASN itu terbilang besar. Tapi, sampai kini tak ada pengumuman resmi ke publik mengenai jumlah dana yang dikelola.

Kalau mau membandingkan, nasib ASN Sumenep ini rupanya berbanding terbalik dengan nasib ASN Bangkalan.

Dari informasi yang dirilis bangsaonline, TPP ASN Bangkalan resmi naik 8 % pada bulan Maret kemarin.

Kebijakan populis awal tahun ditengah instruksi efisiensi dari Pusat. Pemkab Bangkalan tentu punya pertimbangan tersendiri.

Mereka mungkin paham bahwa benteng pemerintahan ini adalah birokrasi bukan koalisi.

Bukan persoalan ideologis. Tapi profesionalitas yang berbanding lurus dengan kesejahteraan.

Kalau perut mereka lapar bisa jebol pertahanan. Lapar bisa jadi akan mengubah loyalitas menjadi penghianatan. Bisa runyam semua urusan.