Kecelakaan Berpikir PBNU dalam Memaknai Pertambangan

Editor: Ahmad Arsyad

Kabar Baru, Opini—Mencolok sekali bagaimana keterlibatan PBNU dalam agenda eksploitasi alam di Raja Ampat, Papua Barat Daya, hal ini tentu menjadi multi playing efect dari langkah pemerintah dengan memberikan konsesi tambang pada NU beberapa waktu yang lalu. Ini menjadi kebijakan yang latah, pragmatis dan syarat kepentingan penguasa mengamankan kepentingan pilpres kemarin. Konsesi menjadi barang jualan penguasa (presiden) kepada ormas dengan alibi demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi, ini bukan keputusan yang bijak, meski pihak pemerintah menyatakan tidak melanggar Undang-Undang. Kalaupun ormas secara hukum perundangan-undangan boleh menerima konsesi, pihak pemerintah harus memperhatikan pertama, relasi pasar dengan negara dan masyarakat hari ini. relasi segi tiga antara pasar-negara dan masyarakat di Indonesia saat ini dalam kondisi tidak seimbang, lebih dikuasai pasar (oligarkhi tambang). Dominasi kuasa pasar ini, tidak lain karena produksi pengaturan kebijakan tambang lebih pro pasar. Berikutnya, presiden tidak dapat mengendalikan alat-alat negara (lembaga penegak hukum) dapat mengamankan potensi sumber daya alam dari ketidakadilan pasar. Akibatnya tercipta relasi mafia tambang antar pengusaha – pejabat. Dalam kondisi demikian, seharusnya pemerintah lebih prioritas menertibkan opportunistik behaviornya dulu, lalu menertibkan pengusaha tambang, agar patuh pajak dan memperhatikan keselamatan lingkungan, serta menertibkan alat-alat negara agar tidak berubah jadi mafia tambang.

Kemudia dari perspektif NU, seharusnya PBNU melihat khittah dirinya dan hubungannya dengan negara. Mengacu pada gaya Gus Dur, beliau selalu menempatkan NU sebagai penyeimbang negara, tidak bersenyawa dengan negara, tapi bukan berarti orang NU tidak boleh masuk ke dalam negara. Jadi, kembali pada relasi negara dan agama serta konsesi tambang tersebut, PBNU telah mengalami kecelakaan berfikir dalam memaknai pertambangan. Terlebih lagi secara kemampuan dan kelembagaan dalam hal usaha tambang, PBNU belum memilikinya. Artinya, perlu persiapan yang sangat matang dari segi teknis, manajerial sampai dengan bagaimana PBNU memposisikan diri sebagai ormas sosial keagamaan yang harus mampu mentransfroasmikan agama (Islam) sebagai rahmatallil alamin. Selain itu, yang tidak kalah penting diperhatikan pemerintah adalah tentang konflik sosial yang selalu beriiringan dengan derap industri pertambangan. ekspansi tambang selalu diikuti oleh perlawanan masyarakat lokal (masyaraat adat dan desa), dan pemerintah selalu menjadi tameng pengaman pengusaha dari pada menegakan keadilan. Maka peran NU dalam konsesi tambang hari ini, memposisikan NU sebagai cucuk lampah-nya korporasii. NU dijadikan anjing pengaman korporasi mengahadapi perlawanan masyarakat di belakang.

Meninjau dari pertimbangan nilai keaswajaan, seharusnya PBNU mampu menempatkan diri sebagai cucuk lampahnya umat yang melindungi sumber daya alam dari kerusakan, mengontrol negara dan pasar yang mengelola tambang dan sumber agraria lainnya agar membawa berkah bagi generasi sekarang dan mendatang. Melindungi kebrlanjutan generasi adalah bagian nilai yang harus diutamakan dari pada menjadi pelaku konsesi tambang hanya dengan tujuan agar terlihat gagah meluluskan pengajuan proposal dari pengurus NU wilayah, Cabang dan lain-lain.

Sebagai ormas keagamaan yang paling dekat dengan lapisan masyarakat menengah ke bawah, sebaiknya skala prioritas alokasi kapasitas dan potensi organisasi NU di bidang ekonomi dititik tekankan pada pelaku usaha keraakyatan. Jadi, industri pertambangan bukan tidak cocok untuk NU, ini hanya perihal pilihan tata kelola kelembagaan di dalam tubuh NU dalam mengatur sumber daya yang dimilikinya serta Posisitioning etik dari NU itu sendiri dari tradisi industri ekstraktif tambang yang arus besarnya tidak melahirkan kemaslahatan umat dan perlindungan alam.

Pilihan pendekatan PBNU atas relasinya dengan negara di satu sisi dan sebagai ormas yang lahir dari rakyat (civil society) menunjukan kecenderungannya dalam meninggalkan rakyat. Kalau kembali ke Khittah NU, PBNU saat ini sedang mengalami kegampangan dalam berpegang pada pakem Kittah NU yang seharusnya mengutamakan pencegahan kerusakan daripada meraih kebaikan. Mungkin ada baiknya kita merenungkan bagaimana relasi Kiai Hasan Gipo, Raden Mas Mansur, Mbah Wahab hasbullah dan Hadroytus Syeh Hasyim Asyari yang kala itu sebagai Kyai dan pengusaha, beliau-beliau tidak menjadikan NU sebagai badan usaha ekonomi, tapi bukan berarti NU tidak boleh melakukan amaliah ekonomi. Beliau-beliau menggunakan aset kekayaan dari hasil usahannya untuk menghidupin NU. Hal tersebut menjadi pembelajaran menarik bahwa, ada baiknya NU menciptakan pengusaha dari umat, mau di bidang apapun, biarlah NU nanti akan dihidupin oleh umatnya sendiri.

Berita dihentikan sementara dan dicabutnya beberapa izin konsesi di wilayah Geopark Raja Ampat, sedikit memberikan jeda nafas untuk mengatur ulang nafas panjang dalam menghadapi kemungkinan buruk yang mungkin terjadi setelah ini. Tanda bahaya harus tetap dinyalakan, terlebih Ormas yang dalam sejarah perjuangannya selalu menjadi barisan terdepan dalam menolak segala bentuk gelagat perusakan alam dengan dalil dan dalih dalam Bahtsul Masailnya yang kerap mengharamkan pertambanganpertambangan, telah menjadi bagian dari trem trem pembumi hangusan hari ini.

Penulis adalah Muhammad Rizal, Kader PMII Cabang Jember.