650 KPM Bone Bolango Terdampak Judi Online, DPRD Minta Data Bansos Diverifikasi

29/09/2026
|
12.3K views

Ketua Komisi I DPRD Bone Bolango, Rakhmatiyah Deu.

Kabar baru, Gorontalo – Sebanyak 650 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Bone Bolango kehilangan akses bantuan sosial dari pemerintah pusat setelah identitas KTP mereka terindikasi berkaitan dengan aktivitas judi online.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Komisi I DPRD Bone Bolango, terutama menyangkut nasib masyarakat kurang mampu yang bergantung pada bantuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ketua Komisi I DPRD Bone Bolango, Rakhmatiyah Deu, mengungkapkan persoalan itu saat rapat pembahasan APBD Perubahan 2026 bersama Dinas Sosial dan Bagian Hukum, Selasa (22/9/2026).

Dalam pembahasan tersebut, DPRD memperoleh informasi bahwa ratusan warga tidak lagi tercatat sebagai penerima bantuan sosial akibat indikasi penggunaan identitas mereka dalam aktivitas perjudian daring.

“Di pembahasan kami dengan Dinas Sosial tadi terungkap kalau ada 650 warga Bone Bolango yang KPM dihapus oleh pemerintah pusat karena terdeteksi KTP mereka terpakai untuk judi online,” kata Rakhmatiyah.

Menanggapi persoalan itu, Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango melakukan penelusuran dan verifikasi terhadap data warga yang terdampak.

Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan apakah nama-nama yang masuk dalam sistem benar-benar terlibat dalam judi online atau justru mengalami penyalahgunaan identitas oleh pihak lain.

Dari 650 warga yang tercatat terdampak, sekitar 300 kepala keluarga telah mengikuti proses pemeriksaan dan menyerahkan surat pernyataan kepada instansi terkait.

Dalam pemeriksaan tersebut, terdapat warga yang menyatakan komitmen untuk tidak terlibat dalam aktivitas judi online. Sebagian lainnya menegaskan bahwa KTP mereka tidak pernah digunakan untuk kegiatan perjudian daring.

Rakhmatiyah menyebutkan, data 300 warga yang telah melalui proses verifikasi kemudian diteruskan kembali kepada pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti.

Pengajuan ulang tersebut diharapkan dapat membuka peluang bagi warga yang memenuhi persyaratan untuk kembali memperoleh bantuan sosial pada tahun mendatang.

“300 nama itu yang sudah dikirim kembali ke pemerintah pusat untuk bisa diproses kembali menjadi Keluarga Penerima Manfaat di tahun depan,” ujarnya.

### DPRD Temukan Ketidaksesuaian Data Desil

Selain persoalan pencoretan penerima bantuan sosial akibat indikasi judi online, Komisi I DPRD Bone Bolango juga menyoroti ketidakakuratan pengelompokan desil dalam basis data penerima bantuan.

Dalam pembahasan bersama instansi terkait, DPRD menemukan sejumlah warga yang kondisi ekonominya dinilai layak mendapatkan bantuan, tetapi justru masuk dalam kelompok desil lebih tinggi pada data pemerintah pusat.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena pengelompokan desil digunakan sebagai salah satu acuan dalam menentukan sasaran program bantuan sosial.

Warga yang semestinya masuk kategori desil 1 hingga desil 4 justru tercatat berada di atas desil 5. Ketidaksesuaian ini dikhawatirkan membuat masyarakat yang membutuhkan tidak terakomodasi dalam program bantuan pemerintah.

“Kami menemukan ada beberapa ketidaksesuaian. Terutama ada warga yang seharusnya masuk desil 4 ke bawah, tapi ternyata di data pemerintah pusat berada di atas desil 5,” ungkap Rakhmatiyah.

Temuan tersebut mendorong perlunya pencocokan data antara kondisi riil masyarakat dan basis data pemerintah pusat agar penyaluran bantuan sosial dapat menyasar warga sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Dengan demikian, proses verifikasi tidak hanya menyangkut warga yang terindikasi terkait judi online, tetapi juga ketepatan klasifikasi ekonomi masyarakat dalam pendataan penerima bantuan sosial di Bone Bolango.***