Sekda Bone Bolango Tegaskan Unggahan Akun Gorontalo Karlota Soal Pungutan OPD Hoaks

Jurnalis: TIM Gorontalo

Kabar baru, Gorontalo –Pemerintah Kabupaten Bone Bolango membantah tegas informasi yang beredar di media sosial melalui akun Gorontalo Karlota mengenai dugaan adanya pungutan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk kepentingan pernikahan putri sambung Bupati Bone Bolango.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bone Bolango, Iwan Mustapa, menegaskan informasi tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Menurut Iwan, sesaat setelah mengetahui informasi itu beredar, ia langsung berkoordinasi dengan seluruh pimpinan OPD melalui grup komunikasi resmi guna memastikan kebenaran isu yang berkembang.

“Saya tegaskan bahwa informasi itu sangat tidak benar dan jauh dari kenyataan. Semalam saya langsung mengonfirmasi kepada seluruh pimpinan OPD, apakah pernah ada permintaan atau pungutan seperti yang diberitakan.

Jawaban mereka sama, tidak ada dan tidak pernah terjadi,” kata Iwan kepada awak media.
Ia menegaskan bahwa Bupati Bone Bolango maupun pihak keluarga tidak pernah meminta sumbangan, bantuan, ataupun pungutan dalam bentuk apa pun kepada OPD terkait rencana pernikahan putri sambung Bupati.

Menurutnya, tuduhan yang beredar tersebut justru mencemarkan nama baik pemerintah daerah karena disampaikan tanpa didukung bukti yang jelas.

“Pak Bupati tidak pernah meminta kepada kami. Keluarga beliau juga tidak pernah meminta bantuan untuk kepentingan pribadi. Saya berani menyampaikan ini karena sudah saya pastikan langsung kepada seluruh pimpinan OPD,” tegasnya.

Iwan menjelaskan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menjalankan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran dilakukan secara cermat, terlebih di tengah kondisi fiskal daerah yang masih terbatas.

Oleh karena itu, menurutnya, tidak mungkin pemerintah daerah melakukan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Kami selalu menghindari segala bentuk korupsi, kolusi, nepotisme maupun tindakan yang mengarah pada gratifikasi. Prinsip itu menjadi komitmen kami dalam menjalankan pemerintahan,” ujarnya.

Menindaklanjuti penyebaran informasi yang dinilai sebagai fitnah tersebut, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah berkoordinasi dengan tim hukum untuk mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku.

Iwan mengungkapkan tim hukum Pemkab Bone Bolango saat ini tengah menyiapkan proses somasi terhadap pihak yang diduga menyebarkan informasi yang tidak benar.

“Tim hukum Pemda sedang menyiapkan langkah hukum, termasuk somasi. Kami berharap penyebaran informasi yang tidak benar seperti ini tidak terus berulang karena dapat merusak nama baik seseorang dan menyesatkan masyarakat,” pungkasnya.

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat diminta selalu mengedepankan prinsip cek dan ricek sebelum membagikan informasi di media sosial agar tidak ikut menyebarkan kabar yang belum terbukti kebenarannya. .***

Penulis: Yuni Hasan