Koperasi Jadi Andalan API Siapkan Petani Kopi dan Kakao Hadapi Pasar Global

Jurnalis: Arif Muhammad

Kabar Baru, Toraja Utara – Aliansi Petani Indonesia (API) menempatkan penguatan koperasi sebagai kunci meningkatkan daya saing kopi dan kakao nasional di tengah tuntutan perdagangan internasional yang terus berkembang. Upaya tersebut dipadukan dengan penerapan agroekologi, digitalisasi data petani, serta penguatan tata kelola untuk menghadapi standar keberlanjutan global.

Komitmen itu mengemuka dalam Lokakarya Pengembangan Kopi dan Kakao Berkelanjutan yang berlangsung pada 16–17 Juli 2026 di Sekretariat Koperasi Perkumpulan Petani Kopi (PPKT), Kabupaten Toraja Utara. Kegiatan tersebut dihadiri lima koperasi anggota API dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat bersama Sekretariat Nasional API.

Selain menjadi ajang berbagi pengalaman, forum itu menghasilkan arah kerja bersama periode 2026–2030. Sejumlah agenda yang disepakati meliputi pengembangan budidaya berbasis agroekologi, peningkatan kualitas hasil panen dan pascapanen, penguatan pemasaran kolektif, pemberdayaan perempuan serta generasi muda, hingga penyusunan strategi advokasi kebijakan.

Sekretaris Jenderal API, M. Nuruddin, mengatakan tantangan yang dihadapi petani kini jauh lebih kompleks dibanding sekadar meningkatkan hasil produksi. Perubahan iklim, kepastian hukum atas lahan, transformasi digital, akses pasar, hingga tuntutan keberlanjutan menjadi persoalan yang harus direspons secara bersamaan.

“Roadmap API lima tahun ke depan tidak hanya berbicara mengenai peningkatan produksi, tetapi juga membangun fondasi organisasi petani yang kuat melalui penguatan koperasi, legalitas lahan, pemetaan partisipatif, basis data digital, pengembangan usaha bersama, hingga pembentukan perserikatan dagang petani Indonesia. Dengan organisasi yang kuat, petani akan memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam menghadapi dinamika pasar maupun perubahan kebijakan,” ujar M. Nuruddin.

Ia menambahkan, penguatan koperasi perlu diiringi percepatan reforma agraria, kepastian status lahan, pemetaan spasial, serta pemanfaatan teknologi digital agar petani lebih siap memasuki pasar internasional.

Dalam pembahasan lokakarya, perubahan iklim juga menjadi perhatian utama. Pola cuaca yang tidak menentu, meningkatnya serangan organisme pengganggu tanaman, dan lambatnya regenerasi petani dinilai dapat mengancam keberlanjutan produksi kopi maupun kakao apabila tidak diantisipasi melalui penguatan kapasitas petani dan dukungan kebijakan.

Forum turut menyoroti penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang akan menjadi salah satu syarat ekspor komoditas perkebunan ke Uni Eropa. Aturan tersebut mewajibkan setiap produk memiliki sistem ketertelusuran, data geolokasi kebun, serta jaminan bahwa komoditas tidak berasal dari kawasan yang mengalami deforestasi.

Narasumber lokakarya, Peni Agustiarto, menilai kesiapan menghadapi regulasi tersebut sangat bergantung pada tata kelola kelembagaan dan pengelolaan data.

“Kesiapan menghadapi EUDR harus dibangun melalui penguatan kelembagaan koperasi, percepatan penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), integrasi data sertifikasi, peningkatan literasi digital, dan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, koperasi, serta pelaku usaha. Persyaratan pasar global harus dipandang sebagai momentum memperbaiki tata kelola sektor kopi dan kakao Indonesia, bukan sekadar kewajiban administrasi,” jelas Peni Agustiarto.

Peserta lokakarya juga menginventarisasi berbagai kendala penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), di antaranya keterbatasan anggaran pemerintah daerah, proses validasi data yang belum optimal, koordinasi lintas instansi yang masih lemah, hingga minimnya sosialisasi kepada petani. Karena itu, API mendorong adanya dialog kebijakan di tingkat daerah agar implementasi STDB menjadi bagian dari prioritas pembangunan sektor perkebunan.

Penguatan sistem informasi petani turut menjadi perhatian. API saat ini mengembangkan sistem Monitoring, Evaluation, Accountability, and Learning (MEAL) berbasis digital sebagai instrumen untuk menghimpun data organisasi, praktik agroekologi, kondisi sosial ekonomi anggota, dan capaian program secara lebih terukur.

Menurut Tenaga Ahli MEAL API, Syaiful Arif, ketersediaan data yang akurat akan memperkuat kapasitas organisasi dalam menyusun program maupun memperjuangkan kebijakan.

“Data petani yang akurat, terverifikasi, dan terintegrasi merupakan fondasi penting dalam penyusunan program, advokasi kebijakan, hingga pengembangan usaha koperasi. Melalui sistem MEAL berbasis digital, setiap perubahan yang dialami anggota dapat didokumentasikan sehingga organisasi memiliki dasar yang kuat dalam merumuskan kebijakan dan menunjukkan dampak program secara nyata.”

Di luar isu perdagangan internasional, lokakarya juga membahas peluang pengembangan industri benih kakao, peningkatan kualitas pascapanen, perluasan pemasaran bersama, serta pengembangan unit usaha koperasi sesuai kebutuhan anggota. Para peserta sepakat koperasi harus berkembang menjadi pusat layanan yang mampu mendukung petani, mulai dari pendampingan teknis, pengelolaan data, hingga akses pembiayaan dan pemasaran.

Forum kemudian menetapkan sejumlah tindak lanjut, di antaranya pembentukan tim kerja komoditas, penyusunan rencana kerja wilayah, penguatan basis data petani, digitalisasi koperasi, fasilitasi dialog kebijakan terkait STDB, peningkatan kapasitas petani dalam memenuhi standar keberlanjutan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan nasional berdasarkan kondisi di lapangan.

Menutup kegiatan, M. Nuruddin mengajak seluruh anggota API memperkuat sinergi untuk membangun sistem pertanian yang lebih tangguh dan berkeadilan.

“Keberhasilan transisi agroekologi, penguatan koperasi, dan peningkatan kesejahteraan petani hanya dapat dicapai melalui kerja sama yang erat antara petani, koperasi, pemerintah, dunia usaha, dan seluruh mitra pembangunan pertanian. Kalau kita berjalan sendiri mungkin kita lebih cepat, tetapi apabila kita berjalan bersama, kita akan menjadi jauh lebih kuat”, tutup M. Nuruddin.