Wakili Bone Bolango, Sry Rahayu Kaino Mahasiswi Asal Bone Pesisir Lolos (SDMI) 2025

Jurnalis: Redaksi Gorontalo

Kabarbaru, Bone Bolango – Kabar membanggakan datang dari Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Salah satu mahasiswi terbaik daerah tersebut, Sry Rahayu Kaino, dinyatakan lulus dalam program Sekolah Duta Maritim Indonesia (SDMI) Batch 4 Tahun 2025 dan kini resmi menyandang status sebagai Finalis Duta Maritim Indonesia.

Perempuan asal Kecamatan Bone Pesisir ini berhasil menembus seleksi nasional yang diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai penjuru Indonesia. Ia menjadi satu-satunya wakil dari Kabupaten Bone Bolango yang dinyatakan lolos dalam program prestisius di bidang kemaritiman tersebut.

“Ini bukan sekadar pencapaian pribadi, melainkan amanah untuk membawa suara masyarakat Bone Pesisir yang selama ini kerap luput dari perhatian kebijakan,” ungkap Ayu, dalam keterangannya

Sry Rahayu Kaino dikenal sebagai sosok mahasiswi aktif dalam kegiatan sosial dan kepemudaan. Ia saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Bone Bolango-Gorontalo (PAPMIB-G), organisasi kedaerahan yang bergerak dalam bidang pengembangan kapasitas pemuda.

Berasal dari lingkungan pesisir yang menggantungkan hidup pada hasil laut, Ayu memiliki kedekatan emosional dan historis dengan ekosistem laut dan masyarakat nelayan. Hal inilah yang memperkuat motivasinya dalam membawa isu-isu pesisir ke panggung nasional.

Melalui program Sekolah Duta Maritim, ia mengikuti serangkaian pelatihan intensif yang mencakup isu kelautan, kebijakan publik, ekologi laut, hingga diplomasi maritim. Ia menegaskan bahwa laut bukan hanya sumber daya ekonomi, tetapi juga bagian dari identitas bangsa Indonesia.

“Laut adalah wajah Indonesia. Jika kita tidak menjaganya, maka kita sedang kehilangan jati diri sebagai bangsa bahari,” tegasnya.

Dalam kapasitasnya sebagai finalis Duta Maritim Indonesia, Ayu juga menyoroti berbagai persoalan regulasi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Salah satunya adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang menurutnya belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat lokal.

Ia menyoroti bahwa setelah jarak laut melebihi 12 mil dari garis pantai, kewenangan pengelolaan sepenuhnya berada di tangan pemerintah provinsi dan pusat. Sementara masyarakat pesisir yang setiap hari hidup berdampingan dan menjaga laut jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis.

“Hanya sekitar 5 persen masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan laut. Sementara 75 persen lainnya hanya jadi penonton atas laut mereka sendiri,” tambahnya.

Sebagai Duta Maritim Indonesia, Ayu membawa tiga komitmen besar yang akan menjadi fokus perjuangannya:

1. Edukasi Biota Laut dan Ekosistem
Membangun kesadaran di kalangan generasi muda tentang pentingnya menjaga kelestarian ekosistem laut dan keanekaragaman hayati.

2. Advokasi Kebijakan Berbasis Komunitas
Mendorong keterlibatan masyarakat pesisir dalam penyusunan dan implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan.

3. Pemberdayaan Perempuan Pesisir
Mengangkat peran strategis perempuan dalam ekonomi biru, khususnya dalam pengolahan hasil laut dan pelestarian budaya maritim.

Keberhasilan Sry Rahayu Kaino mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melalui Bupati menyampaikan apresiasi atas keterwakilan putri daerah dalam ajang nasional tersebut. Tokoh pemuda dan akademisi lokal juga menyambut baik keterlibatan ayu dalam forum-forum strategis nasional.

“Kami sangat bangga. Ini bukti bahwa pemuda daerah, khususnya dari wilayah pesisir, bisa bersuara di level nasional bahkan internasional,” ujar Dr. Ridwan Tohopi, M.Si, mantan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo sekaligus pegiat lingkungan pesisir.

Sebagai bagian dari kelulusan SDMI 2025 yang di selenggarakan oleh ASPEKSINDO, Sry Rahayu Kaino dijadwalkan akan berangkat ke Jakarta pada 10 Agustus mendatang untuk mengikuti pelatihan lanjutan serta sejumlah agenda nasional bersama para finalis lainnya dari seluruh provinsi.

Dalam agenda tersebut, para duta akan mengkampanyekan isu-isu kelautan, termasuk perlindungan ekosistem laut, keberlanjutan lingkungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat pesisir Indonesia.