Tragedi Banjaran, Negara Absen Lindungi Ibu dan Anak

Jurnalis: Arif Muhammad

Kabar Baru, Subang — Duka mendalam menyelimuti Bandung Selatan. Seorang ibu bersama dua anaknya ditemukan meninggal dunia di sebuah kontrakan sederhana di Kecamatan Banjaran. Polisi turut menemukan sepucuk surat wasiat, yang berisi jeritan keputusasaan akibat tekanan ekonomi dan keterasingan sosial.

Tragedi ini kembali menyingkap luka lama: rapuhnya perlindungan negara terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak.

Ketua KOPRI Komisariat Universitas Subang, Anastasya Anggraeni, menegaskan bahwa kasus tersebut bukanlah persoalan individual, melainkan potret kegagalan sistemik.

“Seorang ibu tidak boleh dibiarkan bergulat sendirian dengan keterbatasan ekonomi dan sosial. Dua anak yang seharusnya dilindungi hak hidupnya justru meregang nyawa tanpa pernah merasakan hadirnya negara yang peduli,” ujarnya, Sabtu (6/9).

Menurut Anastasya, perempuan kerap terjebak dalam beban ganda: menopang rumah tangga di tengah himpitan ekonomi sekaligus menanggung stigma sosial ketika tak mampu bertahan. Anak-anak pun, yang semestinya tumbuh dalam kasih sayang serta jaminan kehidupan layak, justru kehilangan masa depan akibat absennya negara.

“Kasus ini mengingatkan kita bahwa perlindungan sosial bukan sekadar angka dalam laporan tahunan. Negara harus benar-benar hadir, memberikan jaminan kesejahteraan nyata bagi perempuan dan anak, bukan sekadar retorika,” tegasnya.

KOPRI Universitas Subang menyerukan agar pemerintah menempatkan perempuan sebagai subjek kebijakan, bukan sekadar objek program. Perlindungan anak juga harus menjadi prioritas utama, sebab masa depan bangsa ditentukan oleh bagaimana anak-anak hidup hari ini.

“Tragedi Banjaran adalah peringatan keras. Jika anak-anak terus dibiarkan tumbuh dalam kerentanan, maka bangsa ini sedang kehilangan masa depannya,” tambah Anastasya.

Peristiwa di Banjaran menambah daftar panjang kisah pilu yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Masyarakat diingatkan untuk tidak hanya berduka, tetapi juga mendesak pemerintah agar tragedi serupa tidak kembali terulang.