Tolak Kenaikan Harga BBM, Mahasiswa Unira Lakukan Aksi Demonstrasi

Jurnalis: Moh Nasir

Kabar Baru, Pamekasan – Beberapa minggu terakhir penggelaran aksi demonstrasi Tolak Kenaikan Harga BBM senter digelar oleh sejumlah kalangan di kabupaten Pamekasan, terakhir, sejumlah masa yang mengatasnamakan Mahasiswa Universitas Madura (UNIRA) gelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kabupaten Pamekasan, (7/9/22).

Aksi tersebut buntut pemerintah dalam menaikan harga BBM Bersubsidi, Hendra selaku korlap aksi menuturkan menyikapi kebijakan pemerintah perihal kenaikan harga BBM bersubsidi pihaknya menolak dengan keras atas kenaikan tersebut.

Pihaknya menilai jika harga BBM dinaikkan akan menyebabkan inflasi yang bisa saja menembus angka yang sangat tinggi, dan serapan tenaga kerja menjadi terganggu.

“Hal itu akan berdampak pada banyaknya PHK akibat kenaikan kenaikan harga BBM. Probabilitas besar akan menjadi sebab perusahaan juga akan melakukan efisiensi akibat biaya energi yang meningkat,” terangnya.

Aksi yang terkabung dalam BEM Unira dan beberapa BEM fakultas tersebut menyampaikan tuntutan yang dianggapnya perlu ditindak lanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) kab. Pamekasan diantaranya ialah:

1. Menolak kenaikan harga BBM karna akan berdampak negatif terhadap perekonomian masyarakat terutama masyarakat kelas bawah.

2. Menuntut pemerintah mengevaluasi kinerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan gas bumi (BPH Migas) /dalam penyaluran BBM bersubsidi dan menindak tegas terhadap penyelewengan penyaluran.

3. Menuntut pemerintah untuk transparansi jumlah kouta BBM bersubsidi kepada masyarakat agar tidak mengalami Mis-subsidi.

4. Menuntut DPR untuk memanggil sejumlah menteri yang membawahi persoalan ekonomi agar menjelaskan persoalan kenaikan harga BBM.

5. Menuntut DPRD kabupaten pamekasan agar melakukan tindakan yang konkret demi dicabutnya kebijakan harga BBM subsidi, serta mendesak DPRD transparan berkenaan dengan langkah langkah DPRD yang telah dilakukan.

Sementara itu, Khairul Umam wakil ketua DPRD kab. Pamekasan yang menjumpai aksi pendemo menuturkan, ditengah pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 rakyat Indonesia masih belum siap dengan dinaikkan harga BBM, pihaknya menilai momentum kenaikan harga BBM kurang tepat.

“Momen yang dilakukan pemerintah kurang tepat, pasalnya kita ini sedang melakukan pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya akan menyampaikan penolakan tersebut ke DPR RI agar pemerintah pusat meninjau kembali terkait ditetapkannya kenaikan harga BBM.

“Kita sepakat akan mendesak pemerintah pusat untuk meninjau kembali atau mencabut kenaikan harga BBM ini,” tandasnya.

Politisi dari fraksi PKB tersebut berkeinginan akan mengirim perwakilan dari mahasiswa ataupun pendemo sebagai komitmen DPRD mau bekerja yang disaksikan langsung oleh masyarakatnya.

“Hal itu dilakukan sebagai representasi dari pengunjuk rasa dan sebagai bukti keseriusan DPRD kab. pamekasan untuk memfasilitasi keinginan masyarakat yang disampaikan melalui aktivis dan mahasiswa,” terangnya.