Tak Terdampak Efisiensi Anggaran, Operasional BUMD Sumenep Aman

Jurnalis: Rifan Anshory

Kabarbaru, Sumenep – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sumenep, Jawa Timur, dipastikan aman dari efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebut saja, PD Sumekar, PT Sumekar Line, PT WUS, dan Bank BPRS Bhakti Sumekar, tidak terkena dampak secara langsung.

Direktur Utama (Dirut) PD Sumekar, Hendri Kurniawan, mengatakan, pengelolaan perusahaan sudah mandiri dari APBD, sehingga efisiensi anggaran tidak memengarhui operasional.

“Kita tak berdampak. Karena kita tidak mendapat dana pusat dan daerah,” katanya, Rabu (5/3).

Senada, PT WUS dan Bank BPRS Bhakti Sumekar juga tidak terpengaruh dari dampak efisiensi anggaran.

“Jadi kebijakan pemerintah terkait efisiensi, tidak berdampak secara langsung pada BUMD,” kata Dirut PT WUS, Zainul Ubbadi.

“Kalau soal terdampak enggaknya. Kita sejak dulu memang menerapkan efisiensi, sebagaimana perusahaan profit lainnya. Jadi selalu melakukan aktivitas yang efisien untuk mendapatkan laba,” kata Kepala Divisi Aset dan Persediaan, Dofan.

Sementara operasional PT Sumekar Line tidak mengalami perubahan. Hanya saja, pelaksanaan aktivitas perusahaan molor.

“Hanya kemarin pelaksanaan kegiatan perusahaan yang semula direncanakan pertengahan Januari, mundur ke insyaallah awal Maret ini,” ujar Divisi Operasional PT Sumekar Line, Imam Molyadi.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, Edy Rasyadi, membenarkan bahwa anggaran BUMD tidak dipangkas imbas efisiensi anggaran.

“Kalau anggaran BUMD itu terpisah. Tidak satu-kesatuan dengan APBD. Jadi tidak berdampak sama sekali,” katanya.

Kata Sekda, efisiensi APBD hanya menyasar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep.

“Semua OPD, antara lain seperti Makanan dan Minuman, Perjalanan Dinas, Kegiatan di hotel. Itu dipangkas 50 persen,” tandasnya.