Syafiuddin Asmoro Desak Reformasi Sistem Pengadaan Proyek Infrastruktur, Demi Keadilan bagi Kontraktor

Jurnalis: Masudi

Kabar Baru, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafiuddin Asmoro, menegaskan pentingnya reformasi menyeluruh dalam sistem pengadaan proyek infrastruktur pemerintah. Menurutnya, maraknya keluhan dari kontraktor terkait proses yang rumit dan tidak berpihak menunjukkan perlunya langkah konkret dari pemerintah dan legislatif untuk menciptakan iklim kerja yang sehat dan berkeadilan.

“Kita perlu benahi dari hulunya. Sistem pengadaan saat ini terlalu menekan pelaku jasa konstruksi, terutama yang skala kecil dan menengah. Akibatnya, banyak dari mereka yang memilih mundur atau enggan kembali terlibat dalam proyek-proyek pemerintah,” ujar Syafiuddin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/6).

Syafiuddin menyoroti sejumlah persoalan mendasar seperti lambannya pencairan anggaran, beban biaya operasional yang tak tertutup, serta kerumitan administrasi sebagai hambatan utama dalam pelaksanaan proyek.

“Kalau dibiarkan, ini bisa memicu stagnasi di sektor konstruksi nasional. Padahal, sektor ini adalah tulang punggung pembangunan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa Komisi V DPR RI akan menggunakan fungsi pengawasan dan legislasi untuk mendorong perbaikan. Salah satunya melalui evaluasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk mekanisme pembayaran, penalti, serta ketentuan teknis yang selama ini dinilai tidak adil.

“Kami akan membawa isu ini dalam rapat-rapat kerja dengan Kementerian PU dan lembaga terkait. Harus ada komitmen untuk merancang ulang sistem kemitraan antara negara dan kontraktor,” tegas legislator dari Dapil Jawa Timur XI tersebut.

Syafiuddin juga mengingatkan bahwa pembangunan nasional tidak akan berjalan efektif jika para pelaku konstruksi merasa tertekan dan tidak mendapatkan kepastian hukum maupun keuangan.

“Pemerintah harus hadir sebagai mitra, bukan pemberi beban. Jangan sampai kontraktor justru merasa trauma dan menjauh dari program pembangunan,” tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo juga mengakui adanya kekhawatiran dari kalangan pelaku usaha terkait proyek pemerintah, sebagaimana disampaikan dalam forum Creative Infrastructure Financing (CreatIFF) 2025.

Pemerintah pun tengah menjajaki solusi agar sektor swasta tetap antusias terlibat dalam pembangunan infrastruktur strategis.