Sinergi TNI AL Gorontalo dan Imigrasi Cegah Penyelundupan Lewat Jalur Laut

Jurnalis: Rianto
Kabar Baru, Gorontalo –Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Gorontalo memperkuat sinergi dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo dalam mengantisipasi penyelundupan manusia dan masuknya warga negara asing (WNA) secara ilegal yang dilakukan melalui jalur laut.
Komandan Lanal Gorontalo, Letkol Laut (P) Hanny Chandra Sukmana, mengatakan wilayah perairan Gorontalo memiliki tingkat kerawanan tersendiri karena berbatasan langsung dengan sejumlah negara, seperti Filipina dan Malaysia, yang menjadi potensi jalur penyelundupan lewat laut.
“Modus penyelundupan manusia saat ini sudah semakin beragam dan canggih. Karena itu, TNI AL dan Imigrasi harus berjalan bersama dalam mengawasi jalur laut, khususnya dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat desa pesisir yang berada di sekitar jalur tersebut,” ujar Hanny.
Menurutnya, edukasi kepada masyarakat pesisir menjadi langkah penting agar warga mengetahui cara bertindak dan prosedur yang benar ketika menemukan orang asing atau kejadian mencurigakan yang masuk melalui wilayah pantai. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak salah langkah dalam penanganan, seperti yang pernah terjadi pada kasus pengungsi Rohingya di Aceh yang tiba melalui jalur laut.
“Kami ingin masyarakat paham harus berbuat apa, menghubungi siapa, dan langkah apa yang harus diambil sesuai aturan. Tidak semua pantai ada pos TNI AL atau kantor imigrasi untuk mengawasi jalur laut, sehingga pemahaman masyarakat menjadi kunci dalam mendeteksi adanya upaya penyelundupan,” jelasnya.
Hanny mengungkapkan, konflik yang masih terjadi di wilayah selatan Filipina menjadi salah satu faktor pendorong masuknya warga negara asing ke Indonesia melalui jalur laut ilegal. Kondisi ini menjadi dasar penguatan pengawasan dan mitigasi di wilayah pesisir Gorontalo yang memiliki jalur laut strategis.
Selain faktor geografis jalur laut, perkembangan kawasan Gorontalo yang mulai menjadi lokasi aktivitas pertambangan juga dinilai berpotensi menimbulkan kerawanan baru. Sejumlah perusahaan tambang diperkirakan akan menyerap banyak tenaga kerja, sehingga perlu diantisipasi kemungkinan masuknya tenaga kerja asing secara ilegal baik melalui jalur laut maupun darat.
“Kerawanan tenaga kerja asing juga harus kita waspadai. Meskipun fokus utama kami adalah jalur laut, kita juga tidak boleh mengabaikan kemungkinan mereka masuk melalui jalur lain yang kemudian terkait dengan aktivitas di wilayah pegunungan dan pertambangan,” kata Hanny.
Ia menilai program Imigrasi Gorontalo yang menyasar wilayah pesisir dengan jalur laut potensial, pegunungan, hingga kawasan pertambangan merupakan langkah strategis. Lanal Gorontalo pun menyatakan kesiapan mendukung penuh program pembinaan desa pesisir yang digagas Imigrasi, khususnya dalam pemantauan jalur laut sekitarnya.
“Kami bangga bisa digandeng oleh Imigrasi dalam pembinaan desa pesisir. Ini bentuk nyata sinergi antarinstansi untuk mengamankan jalur laut dari penyelundupan manusia,” ucapnya.
Hanny juga menyinggung beberapa kejadian sebelumnya yang terjadi melalui jalur laut, seperti ditemukannya nelayan asal Filipina yang terdampar hingga wilayah Sulawesi Tengah. Dalam kasus terbaru, 13 orang warga negara Filipina yang masuk melalui jalur laut ke wilayah Buol telah ditangani oleh Imigrasi Palu dan segera dideportasi setelah berkoordinasi dengan Konsulat Filipina.
“Untuk wilayah Gorontalo, sampai saat ini belum ditemukan kasus serupa yang masuk melalui jalur laut. Namun kami tetap melakukan deteksi dini di seluruh perairan wilayah tanggung jawab. Jika ada indikasi atau kejadian penyelundupan lewat jalur laut, kami akan langsung berkoordinasi dan melaporkannya kepada instansi terkait,” tegasnya.
Sinergi TNI AL dan Imigrasi Gorontalo diharapkan mampu memperkuat pengawasan jalur laut di wilayah pesisir sekaligus menjaga kedaulatan dan keamanan laut Indonesia dari ancaman penyelundupan manusia.
Insight NTB
Daily Nusantara
Suara Time
Kabar Tren
Portal Demokrasi
IDN Vox
Lens IDN
Seedbacklink

