Setuju Ormas Anarkis di Tertibkan, IKAMA Tegaskan Falsafah Madura

02/01/2026 - 11:33
|
Subscribe

Ketua Umum Ikatan Keluarga Madura (IKAMA), H. Muhammad Raw.

Kabar Baru, Bangkalan – Ketua Ikatan Keluarga Madura (IKAMA), H. Muhammad Rawi menegaskan bahwa keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bersikap anarkis dan meresahkan masyarakat tidak bisa ditoleransi meskipun telah mengantongi izin resmi dari Kementerian Hukum dan HAM.

Menurutnya, izin legal tidak dapat dijadikan tameng apabila aktivitas ormas justru menimbulkan kegaduhan dan rasa tidak aman di tengah masyarakat.

“Walaupun sudah berizin dari Kemenkumham, kalau dalam praktiknya anarkis dan meresahkan masyarakat, saya sangat setuju untuk dibubarkan. Tinggal bagaimana pemerintah bersikap tegas,” tegas H. Muhammad Rawi, Jumat, (01/02/26).

Ia menilai, kepala daerah mulai dari wali kota, bupati hingga gubernur memiliki kewenangan dan peran penting dalam menjaga stabilitas daerah. Ketegasan pemerintah daerah bersama aparat keamanan menjadi kunci dalam mencegah berkembangnya praktik-praktik premanisme yang mengatasnamakan ormas.

Namun demikian, Rawi menekankan bahwa tidak semua ormas harus dipandang negatif. Ia membuka ruang dialog dan kerja sama bagi ormas yang bersikap kondusif, produktif, dan mau berkontribusi positif bagi pembangunan.

“Kalau ormas itu kondusif, produktif, mau bekerja sama dengan pemerintah, ayo kita pertimbangkan. Pemerintah tidak bisa membangun bangsa ini sendirian. Menjaga negara ini harus bersama-sama dengan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa solusi terhadap persoalan ormas bermasalah tidak hanya berhenti pada pembubaran, tetapi juga pembinaan sumber daya manusia (SDM) agar lebih bermanfaat bagi masyarakat.

“SDM-SDM itu perlu ditraining lagi, diberi pelatihan supaya berguna. Prinsipnya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jangan sampai ada lagi anarkisme kepada siapa pun,” katanya.

Sebagai bentuk komitmen nyata, IKAMA, lanjut Rawi, siap menjadi wadah pembinaan bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang belum memiliki pekerjaan agar tidak terjerumus dalam praktik premanisme.

“Anak-anak yang nganggur, datang ke IKAMA. Kita carikan solusi. Mau jadi pedagang, pekerja, pelayaran, atau apa pun, ayo kita training bersama-sama,” tuturnya.

Bahkan, IKAMA mengaku telah menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan untuk menyalurkan tenaga kerja, termasuk di bidang keamanan, tentu dengan tetap mengedepankan aturan hukum yang berlaku.

“Yang punya tenaga kuat, ayo kita arahkan jadi pengaman. Tapi tentu harus sesuai mekanisme negara, melalui kepolisian, pemda, TNI, dan Polri. Semua harus berdasarkan undang-undang,” pungkasnya.