Senator Hartono Dukung Sekolah Gratis di Papua Barat Daya: Pendidikan Harus Jadi Super Prioritas

Jurnalis: Zuhri

Kabarbaru, Sorong – Senator Papua Barat Daya, Hartono menyatakan dukungan penuhnya terhadap kebijakan sekolah gratis yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya dan didukung Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Ia mengapresiasi langkah progresif pemerintah daerah yang mulai menggratiskan biaya pendidikan di sekolah-sekolah negeri. Kebijakan ini menurutnya, sejalan dengan amanat konstitusi yang menjamin hak pendidikan bagi setiap anak bangsa.

“Saya mengapresiasi setinggi-tingginya langkah Pemerintah Kabupaten/Kota dan didukung Gubernur Papua Barat Daya dalam kebijakan sekolah gratis. Ini membuka peluang bagi seluruh anak untuk mendapat hak pendidikannya,” ujar Anggota DPD RI Dapil PBD, Hartono saat ditemui awak media di IAIN Sorong, Kota Sorong, Sabtu (17/5/25).

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak cukup hanya berhenti di aspek pembebasan biaya. Dirinya memandang betapa pentingnya peningkatan mutu pendidikan sebagai bagian tak terpisahkan dari program sekolah gratis.

“Gratis saja tidak cukup, harus dibarengi dengan peningkatan kualitas guru, sarana dan prasarana pendidikan. Kita ingin hasil pendidikan di Papua Barat Daya tidak kalah dari daerah lain di Indonesia,” tegasnya.

Menanggapi pertanyaan terkait prioritas wilayah penerapan program, Senator dengan ciri khas songkok hijau itu menyatakan bahwa meski kebijakan ini telah dimulai di Kota Sorong yang notabene tidak memiliki banyak daerah pedalaman, menurutnya program ini harus menjangkau wilayah-wilayah 3T.

“Untuk kabupaten lain, tentu perlu pentahapan dan penyesuaian APBD. Tetapi ini adalah langkah maju yang patut diapresiasi, bahkan Raja Ampat juga sudah mulai meluncurkan kebijakan serupa,” terangnya.

Lebih lanjut, Senator Hartono mengungkapkan bahwa DPD RI melalui Komite III telah mendorong program pendidikan berasrama gratis untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu dan daerah terpencil.

“Kami terus mengawal program sekolah berasrama gratis melalui kementerian terkait. Nantinya, program ini juga akan hadir di Papua Barat Daya, tujuannya agar anak-anak yang tinggal jauh dan kurang mampu bisa mengakses pendidikan yang layak,” jelasnya.

Ia menuturkan bahwa, Pemerintah Provinsi perlu mengambil peran besar dalam mendukung kebijakan ini melalui Dana Otonomi Khusus (Otsus).

“Dana Otsus harus diarahkan ke sektor pendidikan sebagai super prioritas. Provinsi perlu mendukung kabupaten/kota agar program ini berjalan baik dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Dirinya berharap, kebijakan sekolah gratis ini dapat menjadi awal dari reformasi sistem pendidikan di Papua Barat Daya, sekaligus mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di wilayah timur Indonesia. (*)