Sambut Kedatangan Presiden, PMKRI Pontianak Tuntut Perhatian Negara terhadap Kondisi Infrastruktur di Kalbar

Jurnalis: Sri Hartutik Sandora

Kabar Baru, Pontianak – Menjelang kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Kalimantan Barat, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Pontianak menyuarakan seruan: “Cukup sudah Kalbar jadi penonton pembangunan!”

Ketua PMKRI Pontianak terpilih, Joshierai Omutn P.G, mengatakan selama puluhan tahun, Kalimantan Barat statusnya hanya seperti “halaman belakang” republik yang tidak mendapat perhatian utuh.

“Jalan poros provinsi berlubang dan penuh lumpur, ratusan desa belum teraliri listrik, dan akses air bersih masih menjadi mimpi di siang bolong bagi masyarakat pedalaman dan pesisir,” ujar Joshierai di Pontianak, Kamis, 5 Juni 2025.

Ia pun menyinggung agar Presiden Prabowo nanti jangan hanya sekedar datang untuk berpidato. Melainkan harus memperlihatkan komitmen nyata untuk memberi perhatian atas kondisi infrastruktur Kalbar.

“Kami butuh komitmen politik, anggaran nyata, dan target waktu yang jelas,” tegasnya.

PMKRI Pontianak kemudian menyampaikan data dari keadaan infrastruktur Kalbar yang memprihatinkan. Pertama, dilansir Bappeda Kalbar 2024, ada 1.023 kilometer jalan provinsi dalam kondisi rusak ringan hingga berat.

“Kemudian 403 desa belum berlistrik, dengan sebagian besar berada di Kabupaten Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, dan Bengkayang. Ditambah 40% masyarakat pedesaan masih mengandalkan air hujan dan sungai yang tercemar untuk kebutuhan sehari-hari,” Kata Joshie.

“Listrik bukan hanya untuk terang, tapi untuk hidup. Jalan bukan sekadar akses, tapi nadi ekonomi rakyat. Dan air bersih adalah hak dasar manusia,” tambahnya.

Oleh karena itu, PMKRI Pontianak melalui Joshie pun menyiapkan beberapa daftar tuntutan untuk pemerintahan Prabowo:

1.Target nasional untuk tuntaskan jalan poros utama dan penghubung desa-kecamatan di Kalbar sebelum 2029.

2.Program Listrik Desa Merata, dengan prioritas wilayah perbatasan dan kawasan adat.

3.Investasi dan percepatan pembangunan instalasi air bersih berbasis kebutuhan lokal, bukan proyek mercusuar.

4.Skema padat karya yang melibatkan tenaga kerja lokal dan pemberdayaan pemuda desa.

“Kami tidak menolak Presiden Prabowo. Kami menyambut beliau sebagai pemimpin baru. Tapi sambutan kami datang dengan tuntutan. Karena kami percaya, perubahan tidak datang dari diam,” pungkasnya.