Saat Bone Bolango Disimpang Jalan dan Kegelisahan Seorang Pemimpin

Jurnalis: Redaksi Kabarbaru

Penulis: Tomy Laisa, Pemuda Bone Bolango

Kabar Baru, Opini—Potret persimpangan jalan adalah gambaran dari keberadaan sebuah perjalanan pemerintahan daerah yang mengharuskan bupati sebagai kepala daerah agar dapat kembali memastikan apakah peta jalan sebuah pemerintahan telah berjalan sesuai rute, itinerary serta analisis arus yang tetap terkoneksi dengan rambu-rambu jalan pemerintahan yang dipimpinnya.

Kepastian atas situasi Bone Bolango saat ini dimana adanya arus pergerakan sosial yang datang silih berganti baik dari kelompok mahasiswa dan masyarakat yang turun aksi dengan beragam tuntutan, sesungguhnya telah memberi sinyal yang sangat kuat bahwa ada kebijakan dari kepala daerah yang penting bagi publik untuk dibuktikan, apakah benar terdapat menyimpang dari rambu-rambu etika birokrasi pemerintahan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

VISI, MISI KEPALA DAERAH ADALAH PETA JALAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sejak ditetapkannya perda RPJMD sebagai payung hukum yang jelas bagi kebijakan pembangunan daerah, itulah tanda perjalanan visi, misi kepala daerah selama kurun waktu lima tahun dimulai. Realisasi program kerja sudah harus terlihat dan terasa manfaatnya dimasyarakat Bone Bolango. Kemudian muncul sebuah pertanyaan bagaimana cara mengukur arah kebijakan perjalanan pemerintahan daerah? Apakah sudah berjalan pada jalunya, dan sudah sesuai pada rutenya atau sudah mentaati rambu-rambu didalam menghadapi berbagai tekanan sosial, politik dan ekonomi sebagai arus dari pergerakan aparatur pemerintahan.

Kemampuan bupati dan wakil bupati bersama pejabat teras daerah yang dibantu oleh staf khusus kepala daerah wajib memastikan apakah standar metode penilaian kinerja ASN seperti:
1. Analisis dokumen RPJMD
2. Evaluasi program kegiatan
3. Pengumpulan data dan informasi
4. Analisis anggaran
5. Pemantauan evaluasi dan partisipatif
6. Penggunaan indikator kinerja sudah berjalan sesuai tahapan, dan target

Capaian hasil dari realisasi pelaksanaan program pemerintah daerah, sehingga telah memberikan dampak besar terhadap pembangunan daerah.
Faktanya, publik belum dapat mengukur realisasi program pemerintahan Bupati Ismet Mile dan Wakil Bupati Risman Tolingguhu, karena Perda RPJMD 2025-2029 baru mendapatkan persetujuan DPRD pada bulan agustus 2025, artinya peta jalan (roadmap) pemerintahan Bupati Ismet Mile dan Wakil Bupati Risman Tolingguhu terhitung baru dua bulan berjalan.

Faktanya, publik masih menunggu pengesahan APBD 2026 sebagai pijakan realisasi penganggaran pada pelaksanaan program-program strategis pemerintahan Ismet Mile dan Risman Tolingguhu.

Faktanya, publik baru menyaksikan perubahan struktur organisasi pemerintah, dimana terdapat rotasi 24 pejabat eselon 2 yang dilantik bupati ismet mile pada 14 oktober 2025 dengan maksud melakukan peningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja birokrasi serta pelayanan publik.

KEGELISAAN KEPALA DAERAH

Setiap kepala daerah sering kali mengalami sebuah kegelisahan akibat adanya turbulensi dalam menjalankan dimasa transisi sebuah pemerintahan, hal ini dikarenakan adanya penyesuaian struktur birokrasi yang sering mengalami penyimpangan akibat pergerakan dari faktor psikologis ASN yang mengambil peran diluar sistem demi mengamankan posisinya dalam struktur pemerintahan yang baru.

Disini dibutuhkan kemampuan seorang kepala derah untuk meningkatkan ketrampilan profesionalnya dalam menyelesaikan persoalan, pemetaan managemen konflik yang ada dapat dilakukan melalui pendekatan teori hubungan kausalitas dengan kausalatif, tujuannya untuk menemukan pemicu dari akar persoalan yang tibul apakah akibat
1. Ketidakpastian kebijakan
2. Perubahan struktur organisasi
3. Pengelolaan aset dan sumber daya
4. Kontinuitas program dan proyek
5. Keterlibatan stakholder
6. Pengawasan dan akuntabilitas
7. Isu hukum dan peraturan,
8. Pembagian peran dan tugas wakil bupati.

Kembali lagi, jika kita menelisik lebih jauh atas situasi dan kondisi adanya arus tekanan publik yang terjadi di bone bolango sampai hari ini, tercatat tuntutan dari arus pergerakan publik menginginkan lembaga DPRD dapat menghasilkan produk politik melalui mekanisme pembentukan pansus yang muaranya adalah pemberhentian kepala daerah.

Menariknya objek tuntutan publik tentang isu adanya dugaan KKN yang timbul, merupakan produk hukum yang perlu dibuktikan terlebih dahulu melalui putusan pengadilan yang sifatnya final dan mengikat.

Disinilah peran penting bupati sebagai kepala daerah megambil langkah -langkah strategis didalam mengambil keputusan bersama forkopimda soal keberadaan pemerintahan dipersimpangan jalan yang wajib ditertibkan, stabilitas daerah yang perlu diredam, kepastian hukum wajib ditegakkan, agar RPJMD sebagai peta jalan arah pembangunan daerah 2025 – 2029 dapat berjalan sesuai amanah undang-undang nomor 23 tahun 2014.