Program Sekolah Swasta Gratis Didorong Lebih Luas, AMPG DKI Bergerak

Jurnalis: Deni Aping

Kabar Baru, Jakarta – Pimpinan Daerah Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) DKI Jakarta Bidang Pendidikan menegaskan komitmennya mengawal transformasi pendidikan melalui forum AMPG Policy Assembly. Dalam kegiatan itu, AMPG DKI Jakarta menyerahkan policy brief kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebagai dukungan terhadap program Sekolah Swasta Gratis dan penguatan konsep Hybrid Welfare di bidang pendidikan.

Penyerahan dokumen dilakukan Ketua PD AMPG DKI Jakarta, M. Fauzan Irvan bersama Wakil Ketua PD AMPG DKI Jakarta Bidang Pendidikan, Luthfi Ridzki Fakhrian.

Kegiatan tersebut menghadirkan unsur legislatif, eksekutif, dan akademisi guna membahas solusi akses pendidikan di Jakarta, terutama melalui program sekolah swasta gratis dan perluasan bantuan pendidikan.

Dalam sambutannya, Fauzan Irvan menegaskan bahwa kemajuan Jakarta tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga kualitas sumber daya manusia.

“Pendidikan menjadi alat mobilitas sosial sekaligus jalan keluar dari kemiskinan. Melalui policy brief ini, AMPG ingin menghadirkan solusi konkret untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif,” ujar Fauzan.

Sekretaris DPD Partai Golkar DKI Jakarta sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, mengatakan Fraksi Golkar mendukung penuh program sekolah swasta gratis sebagai solusi keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

“Sekolah swasta gratis menjadi solusi nyata bagi ribuan siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri,” katanya.

Sementara itu, Luthfi Ridzki menjelaskan konsep Hybrid Welfare yang diusung AMPG merupakan kombinasi intervensi kelembagaan dan bantuan personal melalui program pendidikan.

“Kami ingin memastikan kebijakan pendidikan tidak hanya populer secara politik, tetapi juga kuat secara sistemik,” ucapnya.

Dalam diskusi tersebut, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Farah Savira, mengungkapkan bahwa DPRD telah mengalokasikan anggaran Rp253 miliar untuk mendukung program sekolah swasta gratis pada 2026.

“Kami ingin memastikan tidak ada lagi siswa yang ijazahnya tertahan atau gagal mengikuti ujian karena tunggakan biaya sekolah,” ujarnya.

Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko, menyatakan pemerintah tetap mengedepankan kualitas dalam pelaksanaan program sekolah swasta gratis.

“Kami melakukan kurasi terhadap sarana, prasarana, dan kualitas tenaga pengajar di sekolah swasta yang terlibat dalam program ini,” tutur Sarjoko.

Sementara itu, akademisi dan pengamat sosial politik, Ujang Komarudin, menilai pendidikan merupakan instrumen utama untuk meningkatkan mobilitas sosial masyarakat.

“Pendidikan adalah jalan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat,” kata Ujang.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan simbolis dokumen policy brief kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Salah satu poin yang diusulkan ialah pembentukan Satgas Pengawal Kebijakan Sekolah Gratis guna memastikan implementasi program berjalan efektif dan tepat sasaran. (Red)