Perubahan Nama Jalan Rugikan Warga, DPRD DKI Disarankan Panggil Anies Baswedan

Kabar Baru, Jakarta – Praktisi Hukum Betawi, Mohammad Hisyam Rafsanjani mendorong DPRD DKI Jakarta mengevaluasi kinerja Gubernur Anies Baswedan. Terutama seputar polemik perubahan nama jalan yang berdampak luas terhadap masyarakat.

Dia juga mengusulkan agar DPRD DKI Jakarta memanggil Gubernur Anies Baswedan terkait perubahan ama jalan tersebut, karena perubahan nama Jalan tahap 1 yang sudah dilaksanakan akan berlanjut ke Perubahan nama jalan Tahap 2.

Hisyam menegaskan, proses dan mekanisme ketatanegaraan untuk meminta klarifikasi kepada Gubernur DKI Jakarta, dapat melalui Panitia Khusus (Pansus) atau lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah 12/2018 dan Peraturan Dewan DPRD DKI Jakarta 1/2020.

“DPRD DKI Jakarta sebagai perwakilan masyarakat Jakarta untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan DKI Jakarta. Terutama soal polemik perubahan nama jalan, itu sangat penting bagi masyarakat,” kata Hisyam di Jakarta, Jumat (26/8/2022).

Kemudian, dia menjelaskan bahwa bagi pihak masyarakat, pengusaha, dan pihak lainnya yang terdampak Perubahan Nama Jalan yang merasa dirugikan. Mereka disarankan agar mengajukan Gugatan ke PTUN dalam jangka waktu 90 hari sejak Keputusan Gubernur DKI Jakarta.

Mereka harus mendapatkan kepastian hukum dan jalan satu-satunya adalah dengan mengajukan gugatan ke PTUN. Dia mengaku heran kenapa Anies Baswedan teta melakukan perubahan nama tersebut secara tiba-tiba, padahal masyarakat akan kesusahan mengurus berkas.

“Masyarakat, Pengusaha, dan Pihak lainnya yang terdampak yang merasa dirugikan terkait Perubahan Nama Jalan juga dapat memanggil Pemprov DKI Jakarta melalui mekanisme Gugatan ke PTUN,” pungkas Hisyam.