Peringati Hari Pahlawan, HMI UBK Kembali Gelar Aksi Jilid 3

: Haidar Ali

KABARBARU, JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Presiden Soekarno menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan yang tertuang dalam Keputusan Presiden No. 316 Tahun 1959 tentang hari-hari nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap pahlawan yang gugur dalam pertempuran 10 November 1945.

Kembali pada tahun tersebut, tepatnya pada 29 Oktober 1945 saat Inggris mengultimatum Bangsa Indonesia, meminta rakyat Indonesia untuk menyerahkan seluruh persenjataan dan berhenti melakukan perlawanan terhadap tentara Inggris.

Alih-alih mengindahkan ultimatum tersebut, justru kian membuat rakyat Indonesia yang di inisiasi oleh ‘arek-arek suroboyo’ kian bersatu untuk melawan serangan kolonialisme pertama setelah Indonesia dinyatakan merdeka.

Ditambah, terbunuhnya Jendral A.W.S Mallaby yang menyulut kemarahan Inggris melakukan penyerangan terhadap Indonesia melalui segala lini (serangan laut, serangan udara dan serangan darat). Terlebih berkibarnya Bendera Belanda di Hotel Yamato (kini bernama Hotel Majapahit) pada 19 September 1945 juga menjadi pemicu gerakan besar di Surabaya untuk terus melawan NICA. Melalui Penelitian Lorenzo Yauwerissa menyatakan sedikitnya melibatkan 100 ribu warga sipil dalam pertempuran di lapangan Kota Pahlawan tersebut.

Hari ini, Himpunan Mahasiswa Islam Koordinator Komisariat Bung Karno (Koorkom HMI-UBK) yang berada dalam naungan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Pusat Utara kembali melangsungkan Aksi Demonstrasi sebagai bentuk refleksi hari Pahlawan di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Ilham Pangumbara selaku Koordinator Lapangan dalam aksi jilid III ini menyatakan bahwa aksi damainya ini adalah lanjutan pasca Gerakan 28 oktober (Hari Sumpah Pemuda), Gerakan 2 November (1 Tahun Pengesahan Omnibus Law) dan ini adalah dari gerakan nasional yang akan terus di konsolidasikan guna mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan amanah konstitusi.

“Pada aksi jilid 3 ini kami masih konsisten untuk menyuarakan isu mengenai evaluasi kinerja Jokowi-Amin bersama Kabinet Indonesia Maju yang kami rasa harus banyak diperbaiki untuk demokrasi Indonesia yang lebih baik. Korupsi dan Kejahatan HAM yang tidak tertangani hingga 2021 ini adalah bukti bahwa Jokowi tidak serius dalam menuntaskan kewajiban tersebut.” Terangnya melalui Press Release yang diberikan pada agenda aksi unjuk rasa pada Rabu (10/11/2021) di kawasan Patung Kuda, Jakarta

Lebih lanjut Ketua Bidang Perguruan Tinggi dan Kepemudaan (Kabid PTKP HMI Koorkom-UBK) ini menambahkan bahwa dimasa Pandemi Covid-19 yang sudah 2 tahun berlalu ini melumpuhkan segala aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih jajaran kabinetnya terindikasi kuat ada yang terlibat memanfaatkan hal tersebut demi keuntungan pribadi atau golongan.

“Jangan sampai kami bergeser ke BUMN dan Kementerian Kemaritiman dan Investasi untuk meminta Erick Tohir dan Lord Luhut Binsar Panjaitan mundur dari jabatan menteri, karena keduanya diduga terlibat ikut serta dalam bisnis PCR. Sudah tahu rakyat susah ini malah di tambah susah. Kami HMI UBK di momentum Hari Pahlawan hari ini mendesak seluruh pihak dalam jajaran kabinet Indonesia Maju untuk tidak mengambil keuntungan pribadi, kita semua harus menjadi Pahlawan yang berguna bagi Indonesia, setidaknya bagi keluarga. Kami akan kembali turun ke jalan sampai Jokowi menjalankan tuntutan-tuntutan kami,” tambahnya.

Wiranto Embong Bulan selaku Ketua Umum Koordinator Komisariat Universitas Bung Karno (Koorkom HMI-UBK) menambahkan bahwa pasca gerakan yang terbangun hingga saat ini masif di konsolidasikan bersama mahasiswa, pemuda dan masyarakat lain untuk mengadvokasi keresahan-keresahan masyarakat di tengah kemelut problematika bangsa Indonesia.

“HMI UBK kokoh berdiri paling depan dalam memperjuangkan hak-hak rakyat, kami menagih janji presiden untuk menuntaskan sengkarut konflik yang terjadi, mulai dari KKN, Lumpuhnya Perekonomian, Banyaknya oknum rangkap jabatan di Kementerian BUMN hingga kasus Pelanggaran HAM yang mangkrak. Apalagi belum lama Jokowi bersama DPR mengesahkan Andika Perkasa menjadi panglima TNI, padahal tepat 20 tahun yang lalu Andika Perkasa diduga terlibat dalam pembunuhan Aktivis dari Papua Theys Eulay. Kami mendesak Copot Luhut, Erick Tohir,” terangnya.

Dalam aksi unjuk rasa dari kader-kader  Hijau-Hitam tersebut terlihat rapi dalam barisan dengan memakai atribut hijau dan hitam, terhitung dihadiri kurang lebih 75 peserta yang tetap menjaga jarak dengan menaati protokol kesehatan dan membubarkan diri dengan tertib serta kondusif.

Adapun massa aksi yang datang dari HMI Koorkom UBK akan kembali melakukan aksi demonstrasi dalam waktu dekat, demi menindaklanjuti 7 tuntutannya sebagai berikut :

1. TERBITKAN PERPU, BATALKAN OMNIBUSLAW.
2. RESHUFFLE KABINET INDONESIA MAJU YANG TIDAK BEKERJA SECARA MAKSIMAL & COPOT PEJABAT NEGARA YANG RANGKAP JABATAN.
3. STOP REPRESIFITAS APARAT KEAMANAN NEGARA TERHADAP MASSA AKSI.
4. TEGAKKAN SUPREMASI HUKUM, BERANTAS KKN & USUT TUNTAS PELANGGARAN HAM.
5. SEGERA DEKLARASIKAN INDONESIA BEBAS COVID 19 UNTUK PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL.
6. MENOLAK PELANTIKAN JEND. ANDIKA PERKASA SEBAGAI PANGLIMA TNI, KARENA DIDUGA KUAT TERLIBAT DALAM PEMBUNUHAN AKTIVIS PAPUA DORTHEYS HIYO ELUAY (THEYS EULAY) PADA 10 NOVEMBER 2001 SILAM.
7. MENUNTUT PRESIDEN RI SEGERA RESHUFFLE ERICK TOHIR DAN LUHUT BINSAR PANJAITAN KARENA DIDUGA KUAT TERLIBAT DALAM BISNIS PR YANG MERUGIKAN RAKYAT.