Pemkot Sorong Perketat Penjualan Miras, Toko dan Supermarket Terancam Dilarang

Jurnalis: Latief

Kabar Baru, Sorong – Pemerintah Kota Sorong memperketat pengawasan penjualan minuman beralkohol. Melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Sorong Nomor 2 Tahun 2026, pemerintah hanya mengizinkan tiga jenis tempat usaha menjual minuman beralkohol. Ketiganya meliputi hotel, restoran, dan tempat hiburan malam.

Aturan ini menjadi perhatian bagi pelaku usaha, terutama pemilik toko dan supermarket yang selama ini menjual minuman beralkohol di Kota Sorong. Senin (10/11/2026).

Kepala Dinas Pariwisata Kota Sorong, Zikri A. Helmi, menegaskan bahwa pelaku usaha harus mengikuti ketentuan tersebut. Dinas Pariwisata tidak akan memberikan rekomendasi kepada usaha yang tidak memenuhi persyaratan.

Dinas Pariwisata Seleksi Tiga Kategori Usaha

Zikri menjelaskan bahwa hotel, restoran, dan tempat hiburan malam masuk dalam sektor usaha jasa pariwisata.

Karena itu, Dinas Pariwisata bertugas menilai standar pelayanan minimal. Dinas juga memberikan rekomendasi kepada pelaku usaha yang memenuhi persyaratan.

“Kami dari Dinas Pariwisata hanya melakukan penilaian standar pelayanan minimal dan memberikan rekomendasi terhadap tiga jenis usaha tadi, yaitu restoran, hotel, dan tempat hiburan malam. Tentunya rekomendasi hanya diberikan kepada tempat usaha yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan,” jelas Zikri.

Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah menolak sejumlah permohonan. Alasannya, lokasi dan klasifikasi usaha tidak sesuai dengan ketentuan Perda.

Usaha Dekat Sekolah dan Tempat Ibadah Ditolak

Salah satu persyaratan yang menjadi perhatian Dinas Pariwisata adalah jarak lokasi usaha dari tempat ibadah, sekolah, dan fasilitas publik.

Khusus kategori rumah minum yang masuk dalam usaha restoran, Perda Kota Sorong mengatur jarak minimal 200 meter.

“Ada beberapa tempat yang kami tolak karena terlalu dekat dengan tempat ibadah, fasilitas publik, dan sekolah. Kalau tidak memenuhi ketentuan jarak yang sudah diatur dalam Perda, tentu kami tidak bisa memberikan rekomendasi,” tegasnya.

Toko dan Supermarket Diminta Ubah Klasifikasi Usaha

Zikri juga menyoroti aktivitas penjualan minuman beralkohol di toko dan supermarket. Menurutnya, Dinas Pariwisata tidak dapat memberikan rekomendasi jika tempat usaha tersebut tidak sesuai dengan kategori yang diizinkan.

Ia menyarankan para pelaku usaha menyesuaikan konsep bisnis dan legalitas perusahaan.

Pelaku usaha dapat menyesuaikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Mereka bisa mengajukan perubahan sesuai kategori usaha yang diperbolehkan, seperti rumah minum, kafe, atau restoran.

“Tempat-tempat yang selama ini beroperasi sebagai toko kami sarankan untuk menyesuaikan konsep usahanya menjadi rumah minum atau kategori usaha restoran lainnya. Dengan demikian, mereka bisa mengajukan permohonan dan selanjutnya dinilai berdasarkan standar pelayanan yang berlaku,” katanya.

Zikri menambahkan bahwa proses perizinan melibatkan beberapa instansi. Setelah memperoleh penilaian dari Dinas Pariwisata, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan Dinas Perdagangan.

Selanjutnya, mereka perlu mengurus perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan sistem Online Single Submission (OSS).

BPPRD Tangani Pajak Penjualan Miras

Terkait kontribusi terhadap pendapatan daerah, Zikri menjelaskan bahwa BPPRD menangani pengelolaan dan pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

Ia menyebutkan bahwa Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) telah mengatur kelompok jasa yang menjadi objek PBJT.

Kelompok tersebut mencakup makanan dan minuman, jasa perhotelan, serta jasa hiburan sesuai klasifikasinya.

“Untuk pemasukan daerah, itu menjadi kewenangan BPPRD. Kami dari Dinas Pariwisata menjalankan tugas sesuai kewenangan, terutama melakukan penilaian standar pelayanan minimal dan memberikan rekomendasi terhadap usaha pariwisata,” ungkapnya.

Pemkot Siapkan Evaluasi dan Penertiban

Lebih lanjut, Zikri menegaskan bahwa pelaku usaha harus memperoleh rekomendasi Dinas Pariwisata sebelum melanjutkan proses perizinan pada instansi terkait.

Pihaknya juga akan mengevaluasi tempat usaha yang selama ini menjual minuman beralkohol. Evaluasi tersebut akan melibatkan instansi teknis sesuai kewenangannya.

Jika petugas menemukan usaha yang tetap menjual minuman beralkohol tanpa memenuhi ketentuan Perda, pemerintah dapat mengambil langkah penertiban melalui satuan tugas terkait.

“Kalau kami tidak memberikan rekomendasi, tentu proses perizinan dari instansi terkait tidak dapat dilanjutkan. Kami akan melihat dan mengevaluasi bersama. Jika masih ada yang tetap berjualan tanpa memenuhi ketentuan, tentu ada langkah penertiban yang dapat dilakukan melalui satuan tugas terkait,” tutupnya.