PB PMII Tolak Usulan Amandemen UUD 1945

: Haidar Ali

KABARBARU, JAKARTA – Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Bidang Advokasi Kebijakan Publik Mengkaji Tentang Amandemen Undang-undang Dasar 1945 dan Penambahan Jabatan 3 Periode Presiden.

Kegiatan Tersebut dihadiri oleh Seluruh Elemen Pengurus Kebijakan Publik karena pelatihan tersebut sangat penting dan krusial untuk membahas masa depan bangsa.

Pasalnya issue yang sedang kencang dalam arus perubahan amandemen tersebut sudah banyak disetujui oleh beberapa fraksi di parlemen.

Ketua Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik, Ahmad Latif menolak adanya usulan dari MPR mengenai Amandemen UUD 1945 mengenai PPHN dan Penambahan Masa Jabatan Presiden yang dirasa lebih penting kita menuntas pandemi covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

“Kita Perlu melihat lebih jauh mengenai Persoalan bangsa hari ini, bukan malah membuat sebuah wacana yang tidak dibutuhkan, Amandemen saya rasa tidak perlu dan perlu kita tolak dengan tegas karena tidak relevan dengan kondisi dan lebih baik kita fokus pada pemulihan ekonomi nasional dan penanganan Pandemi Covid” Ujar Ahmad Latif, Ketua Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik.

Selain itu, Ahmad Latif menilai, dalam konstitusi kita telah jelas bahwa masa jabatan presiden yang telah disepakati adalah 2 periode, ketika ini dilakukan maka kita melanggar cita reformasi dan akan membentuk sebuah sistem oligarki baru.

“Dalam Konstitusi telah jelas mengenai masa jabatan presiden, jikalau ada penambahan masa jabatan presiden dalam pembahasan Amandemen sama aja kita merusak cita-cita reformasi dan akan menjadi sebuah sistem oligarki yang baru”.

Dalam hal ini pengurus Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik Se-Indonesia dengan tegas menolak Wacana Amandemen Undang-undang Dasar 1945 karena berisi kepentingan Oligarki.