Parkir Berlangganan Kembali Diterapkan, Kebijakan Lama Masalah yang Sama

06/01/2026 - 20:05
|
Subscribe

Wiji Aktivis Bangkalan.

Jurnalis: Masudi

Kabar Baru, Opini- Pada awal tahun 2026 penerapan kembali parkir berlangganan oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan, terasa seperti memutar ulang kaset lama yang penuh keluhan. Kebijakan yang sebelumnya menuai kritik tajam dari masyarakat kini dihidupkan kembali tanpa penjelasan yang meyakinkan, seolah suara publik hanya menjadi gangguan, bukan bahan pertimbangan.

Alih alih menghadirkan solusi, parkir berlangganan justru menghidupkan kembali persoalan yang belum pernah benar benar diselesaikan justru menimbulkan kegaduhan di telingah masyarakat bangkalan.

Parkir berlangganan dipromosikan sebagai sistem yang praktis dan efisien. Namun di lapangan, yang terjadi justru sebaliknya. Masyarakat diwajibkan membayar iuran tetap, meskipun tidak setiap hari menggunakan fasilitas parkir.

Kebijakan ini mengabaikan realitas sosial, tidak semua warga memiliki pola mobilitas yang sama, tidak semua warga memiliki kemampuan ekonomi yang setara. Keadilan publik seharusnya tidak diseragamkan dalam satu tarif.

Yang lebih mengecewakan, kewajiban membayar tidak sejalan dengan peningkatan layanan. Keamanan kendaraan tetap menjadi tanda tanya, fasilitas parkir tidak mengalami perbaikan signifikan, dan keberadaan juru parkir sering kali tidak jelas.

Ironisnya, di kabupaten bangkalan banyak tempat masyarakat masih diminta membayar parkir secara tunai meskipun telah berlangganan. Dalam kondisi seperti ini, parkir berlangganan bukan lagi solusi, melainkan beban ganda.

Transparansi pun menjadi masalah serius dan menjadi tanda tanya oleh masyarakat bangkalan. Pertanyaan yang sering di lontarkan Ke mana aliran dana parkir berlangganan? Untuk apa dana tersebut digunakan? Pertanyaan pertanyaan ini jarang dijawab secara terbuka.

Ketika pemerintah menuntut kepatuhan warga, tetapi tidak menunjukkan keterbukaan pengelolaan, kepercayaan publik perlahan terkikis. Kebijakan publik tanpa transparansi hanya akan melahirkan kecurigaan.

Lebih dari itu, penerapan kembali parkir berlangganan menunjukkan minimnya evaluasi kebijakan. Pemerintah terkesan lebih fokus pada target pendapatan daerah daripada kualitas pelayanan. Padahal, tugas utama pemerintah bukan sekadar menarik pungutan, melainkan memastikan kebijakan tersebut benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Saya rasa seharusnya pemerintah belajar dari kegagalan masa lalu, bukan mengulanginya dengan kemasan baru. Jika parkir berlangganan ingin diterapkan, maka perbaikan sistem, pengawasan ketat, penghapusan pungutan ganda, serta keterbukaan anggaran adalah syarat mutlak. Tanpa itu semua, kebijakan ini hanya akan menjadi simbol ketidakpekaan terhadap suara rakyat.

Pada akhirnya, kebijakan yang baik bukan diukur dari seberapa besar pemasukan yang dihasilkan, melainkan dari seberapa adil dan bermanfaat kebijakan tersebut bagi masyarakat.

Jika parkir berlangganan terus dipaksakan tanpa perbaikan nyata, maka wajar jika publik bertanya, apakah kebijakan ini dibuat untuk melayani rakyat, atau jangan jangan sekadar membenahi atau memenuhi kebutuhan mereka (para penjabat)?