NPI Desak Aparat Usut Dugaan Penyalahgunaan Fasilitas Bandara Kualanamu Oleh Warga Sipil

Jurnalis: Rizqi Fauzi

Kabar Baru, Medan — Direktur Eksekutif Nusantara Parameter Index (NPI), Murmahudi, meminta aparat penegak hukum untuk segera mengusut dugaan penyalahgunaan fasilitas negara dan pelanggaran prosedur di Bandara Kualanamu, Medan, Sumatera Utara.

Hal ini terkait dengan keberadaan seorang pengusaha berinisial AR dan rombongannya yang diduga mendapat perlakuan istimewa saat tiba di bandara pada Minggu, 20 Juli 2025.

Murmahudi mengatakan, berdasarkan hasil investigasi NPI, terdapat ketidaksesuaian data antara izin kedatangan dan manifest penerbangan. “Dalam izin hanya tercantum lima penumpang, tapi manifest pesawat mencatat sepuluh nama,” ujarnya, Senin (21/7/2025).

Lebih lanjut, rombongan AR diduga memperoleh kemudahan berupa dijemput menggunakan mobil pribadi hingga ke pesawat, tanpa menjalani pemeriksaan imigrasi dan pemeriksaan barang yang seharusnya menjadi prosedur standar. Padahal, mereka bukan pejabat negara atau tamu resmi.

“Hal ini berpotensi membuka celah penyelundupan barang, termasuk barang mewah yang bebas pajak. Bahkan pejabat negara pun wajib menjalani pemeriksaan,” tegas Murmahudi.

NPI juga mengungkap dugaan AR mencatut nama pejabat Bea Cukai dan aparat keamanan untuk mendapatkan perlakuan khusus tersebut.

Murmahudi menegaskan pentingnya audit pajak terhadap AR dan menuntut agar hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.

“NPI mendesak otoritas bandara, petugas keamanan, Bea Cukai, dan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan menertibkan penyalahgunaan fasilitas negara di Bandara Kualanamu,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak yang dituduh belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan tersebut. Media akan terus mengikuti perkembangan kasus ini.