Menggugat Nalar Hukum di Rokan Hulu: Swadaya Perbaiki Jalan, Camat dan Kades Malah Diperkarakan 

Jurnalis: Moh Nasir

Kabarbaru, ROKAN HULU — Amarah warga dan mahasiswa di Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau, akhirnya tumpah ke jalan. Pada Selasa, 4 Agustus 2026, massa mengepung ruas Jalan Lintas Provinsi Sontang-Duri, Desa Sontang, untuk menggugat ironi penegakan hukum yang dinilai mencederai akal sehat publik.

Massa tidak hanya menuntut hak atas infrastruktur yang layak, tetapi juga mempertanyakan nalar aparat penegak hukum. Mereka menyoroti proses hukum yang kini menjerat Camat Bonai Darussalam dan Kepala Desa Sontang. Kedua pejabat lokal ini diperkarakan setelah berinisiatif memperbaiki jalan rusak tersebut secara swadaya pada tahun 2024 lalu.

Nalar Hukum yang Sungsang

Koordinator Lapangan Aksi, Hamid, menegaskan bahwa persoalan ini harus dilihat secara utuh. Ia menilai ada ketidakadilan yang kasat mata ketika aparat yang berinisiatif menolong warga justru dikriminalisasi.

“Ketika jalan rusak bertahun-tahun dan belum mendapatkan perbaikan permanen, mengapa pihak yang berinisiatif memperbaiki demi kepentingan masyarakat justru terseret persoalan hukum?” gugat Hamid saat diwawancarai di sela-sela aksi, Selasa (8/8/2026).

Hamid membeberkan bahwa perbaikan jalan pada 2024 dilakukan secara gotong royong karena kondisi jalur Sontang-Duri sudah sangat kritis dan mengancam keselamatan nyawa pengguna jalan. Gerakan swadaya tersebut melibatkan unsur pimpinan kecamatan, desa, serta sejumlah perusahaan lokal.

Ia memastikan proyek penimbunan dan pengerasan jalan itu murni untuk keselamatan publik dan kelancaran ekonomi, bukan demi meraup keuntungan pribadi. Namun, munculnya laporan hukum terhadap pihak kecamatan kini justru memicu keresahan dan mencederai rasa keadilan di tengah masyarakat. Selain itu, terdapat laporan hukum lain yang diduga sengaja dikaitkan dengan salah satu perusahaan yang beroperasi di Desa Sontang.

Tiga Tahun Menantang Maut

Basi masyarakat Bonai Darussalam, Jalan Lintas Sontang-Duri bukan sekadar hamparan aspal. Jalur ini adalah urat nadi vital untuk perputaran ekonomi, akses pendidikan anak sekolah, layanan kesehatan, hingga mobilitas sosial sehari-hari.

Sayangnya, jalur strategis ini dibiarkan hancur lebur dan dipenuhi lubang maut selama lebih dari tiga tahun terakhir. Pemerintah Provinsi Riau dinilai menutup mata terhadap penderitaan warga yang setiap hari harus bertaruh nyawa di jalur tersebut.

“Berulang kali aspirasi disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Riau agar dilakukan perbaikan permanen. Tapi, hingga saat ini belum ada solusi permanen yang benar-benar menyelesaikan persoalan tersebut,” pungkas Hamid.

Aksi unjuk rasa ini menjadi alarm keras bagi pemangku kebijakan di Riau. Warga menuntut pemerintah provinsi segera turun tangan melakukan pembetonan jalan secara permanen, sekaligus mendesak penegak hukum untuk menghentikan kriminalisasi terhadap pejabat daerah yang bergerak atas dasar kedaruratan publik.(Rahmad)