Mangkir Paripurna Diduga Demi Selingkuh di Bali, Aktivis Desak BK Usut Skandal Julvan Teruna

Jurnalis: Agung Wahyudi

Kabar Baru, Ketapang — Komunitas Cinta Indonesia (KCI) mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Ketapang untuk segera mengusut tuntas skandal pelanggaran etik dan dugaan penyalahgunaan wewenang yang menyeret Julvan Teruna.

Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 tersebut diduga kuat mengabaikan agenda Rapat Paripurna demi pelesiran romantis bersama seorang wanita di Bali.

Skandal kelakuan Julvan Teruna terbongkar usai seorang saksi mata memergoki dan merekam aksinya bersama wanita berinisial T yang disinyalir putri seorang pengusaha emas di Finns Beach Club, Bali.

Aksi vulgar yang dilakukan di area terbuka tersebut mencederai etika pejabat publik sekaligus memicu depresi berat bagi istri sahnya akibat tekanan mental dan keretakan rumah tangga yang kian meruncing.

Ketua Umum KCI, Moh. Aldy Maulana, menilai perilaku Julvan Teruna sudah mencoreng marwah lembaga legislatif dan mengkhianati kepercayaan masyarakat Ketapang. Ia menegaskan bahwa aksi pelesiran saat agenda kedewanan berlangsung menunjukkan krisis integritas yang sangat serius.

“Ini bukan lagi sekadar urusan pribadi, melainkan skandal moral pejabat publik yang dibayar menggunakan uang rakyat. Julvan Teruna sengaja memilih bermesraan di klub malam ketimbang menjalankan kewajibannya dalam Rapat Paripurna. Ini pengkhianatan nyata terhadap amanat warga Ketapang,” ujar Moh. Aldy Maulana kepada jurnalis kabarbaru.co, Senin (3/8/2026).

Aldy juga menyentil pimpinan DPRD Ketapang agar tidak saling lempar tanggung jawab atau sekadar berdalih menunggu laporan formal untuk menindak pimpinan maupun anggotanya.

Menurut KCI, rekaman video dan kesaksian publik yang beredar luas sudah lebih dari cukup bagi Badan Kehormatan untuk mengambil langkah proaktif.

“BK DPRD jangan bersembunyi di balik formalitas administrasi. Kami mendesak BK segera memanggil Julvan Teruna, sementara fraksi partainya harus memberi sanksi tegas hingga pemecatan. Kami juga mendorong pengusutan potensi penggunaan anggaran negara jika terbukti ada penyalahgunaan fasilitas saat pelesiran tersebut,” tegas Aldy.

Hingga berita ini dipublikasikan, Julvan Teruna masih memilih bungkam dan belum memberikan jawaban atas konfirmasi tertulis yang dilayangkan oleh jurnalis kabarbaru.co.