Aktivis Desak KPK Periksa Dirut Bank BRI Terkait Dugaan Korupsi dan Kredit Macet Rp1,7 Triliun

Jurnalis: Muhammad Oby

Kabarbaru, Jakarta – Kasus dugaan kredit macet senilai Rp1,7 triliun di tubuh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali menyorot tata kelola perbankan nasional. Kredit jumbo yang diberikan kepada dua perusahaan sawit, yakni PT Bumi Sawit Sejahtera (PT BSS) dan PT Surya Agro Lestari (PT SAL), kini berstatus macet total dan diduga kuat sarat rekayasa sejak awal proses pencairan.

Alih-alih ditolak karena indikasi dokumen bermasalah, kredit tersebut justru diloloskan melalui dugaan praktik kongkalikong yang melibatkan 12 pegawai internal BRI dari berbagai level jabatan. Para tersangka disebut memiliki peran berbeda, mulai dari pengambil kebijakan hingga pelaksana teknis di lapangan.

Iklan

Jasa Penerbitan Buku
Alfa Press Pustaka: Penerbit & Percetakan Buku ISBN
www.alfapresspustaka.com

Dalam konstruksi perkara, sejumlah pejabat level atas seperti Kepala Divisi dan Wakil Kepala Divisi diduga tetap menandatangani persetujuan pencairan dana meski mengetahui adanya kejanggalan dalam dokumen pengajuan kredit. Di sisi lain, kelompok yang berperan sebagai pengawas internal justru disebut memvalidasi laporan yang telah dimanipulasi, sehingga potensi pelanggaran tidak terdeteksi dalam proses audit.

Sementara itu, pada level teknis, analis dan manajer diduga menyusun memorandum kredit yang telah direkayasa untuk mempercantik profil kedua perusahaan penerima pinjaman. Praktik ini membuat perusahaan yang sebenarnya bermasalah terlihat layak mendapatkan pembiayaan dalam jumlah besar.

Kredit yang semestinya digunakan untuk pengembangan kebun sawit itu tidak berjalan sesuai rencana. Proyek yang dijanjikan tidak terealisasi, sementara dana yang telah dicairkan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Akibatnya, kredit tersebut kini masuk kategori macet dan menimbulkan potensi kerugian negara hingga Rp1,7 triliun.

Kasus ini memicu kritik terhadap sistem internal BRI, mulai dari rekrutmen hingga manajemen risiko. Keterlibatan banyak pihak lintas jabatan dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan serta potensi kegagalan dalam menjaga integritas di dalam institusi.

Sejumlah aktivis antikorupsi pun mendesak agar penanganan kasus ini tidak berhenti di level bawah. Mereka menilai, dengan nilai kerugian yang mencapai triliunan rupiah dan keterlibatan banyak lini, perlu ada penelusuran hingga ke tingkat direksi.

“Dengan skala kasus sebesar ini, sangat sulit dipercaya jika jajaran direksi tidak mengetahui atau setidaknya lalai dalam pengawasan. Penegak hukum harus berani memeriksa hingga level tertinggi di BRI agar terang benderang,” ujar seorang aktivis.

Ia juga menegaskan bahwa langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik, mengingat BRI merupakan bank milik negara yang mengelola dana masyarakat.

“Kalau hanya berhenti pada level manager dan analis, publik bisa melihat ini sebagai penanganan yang tidak menyentuh akar masalah,” tambahnya.

Dampak dari kasus ini diperkirakan tidak hanya berhenti pada kerugian negara. Pengetatan kebijakan kredit berpotensi terjadi sebagai respons terhadap risiko yang meningkat, yang pada akhirnya dapat mempersulit akses pembiayaan bagi pelaku UMKM dan masyarakat umum.

Di sisi lain, tekanan untuk menutup kerugian juga bisa berimbas pada peningkatan biaya layanan perbankan, termasuk bunga kredit dan tarif administrasi, yang berpotensi membebani nasabah kecil.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan dana publik di sektor perbankan membutuhkan pengawasan ketat dan integritas tinggi, mengingat dampaknya yang langsung dirasakan oleh masyarakat luas.