Berita Baru
Berita Utama
Serikat News
Suara Time
Daily Nusantara
Kabar Tren
Indonesia Vox
Portal Demokrasi
Lens IDN
Radar Baru
Seedbacklink
KPK Harus Usut Dugaan Korupsi Gedung Command Center Bawaslu RI
- 20/10/2025 - 09:17
- |
- Subscribe
Jurnalis: Hanum Aprilia
Kabar Baru, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Pembaharu Bangsa (DPP GPPB) mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kejagung dan KPK untuk segera menindaklanjuti laporan dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Command Center dan renovasi Gedung A dan B Bawaslu RI tahun 2024.
Ketua Umum DPP GPPB, Abraham, menegaskan bahwa informasi dan data yang ia peroleh mengindikasikan keterlibatan sejumlah pihak dalam proyek bernilai triliunan rupiah itu.
Proyek Command Center senilai Rp339 miliar serta Renovasi Gedung A dan B senilai Rp715 miliar diduga membuat negara menanggung kerugian sekitar Rp12,14 miliar, dan jumlah itu bisa meningkat jika auditor melakukan investigasi menyeluruh.
Abraham mengungkapkan bahwa Bawaslu justru berencana mempromosikan salah satu pihak yang terindikasi dalam kasus ini sebagai Sekretaris Jenderal.
Ia juga menyebut dugaan bahwa Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, merupakan pihak yang merekomendasikan nama tersebut.
“Hal ini tidak boleh dibiarkan. Ini lingkaran gelap tata kelola birokrasi yang harus dibersihkan. Jangan sampai orang yang bermasalah justru dipromosikan naik jabatan oleh orang yang juga bermasalah,” tegas Abraham.
Abraham juga menyoroti lambatnya respon APH dalam menindaklanjuti laporan publik terkait dugaan korupsi ini.
“Kami meminta atensi Presiden Prabowo agar memperhatikan kasus ini. KPK dan Kejaksaan RI lamban dan terkesan tidak bergerak. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Abraham menegaskan bahwa Bawaslu memegang peran strategis dalam menjaga integritas demokrasi. Karena itu, ia menilai Bawaslu harus merekrut figur berintegritas dan profesional, bukan orang yang terindikasi melakukan korupsi atau nepotisme.
“Bawaslu seharusnya menjadi benteng demokrasi, bukan tempat bagi mental-mental korup. Kami berharap Pak Prabowo memerintahkan anak buahnya untuk membereskan kekacauan yang ada di Bawaslu RI ini,” tutur Abraham.
DPP GPPB menegaskan bahwa kasus ini harus mendapat perhatian serius karena melibatkan pejabat strategis Bawaslu RI dan menggunakan uang negara dalam jumlah besar.
Oleh sebab itu, GPPB akan terus mengawal proses ini dan menyerukan penegakan hukum yang tegas dan transparan terhadap siapapun yang terlibat.
