Kerukunan Umat Diuji Era Digital

Jurnalis: Arif Muhammad

Kabar Baru, Jakarta — Menguatnya polarisasi identitas dan derasnya arus informasi di ruang digital menjadi tantangan utama kerukunan umat beragama Indonesia ke depan. Perubahan sosial yang cepat membuat konflik keagamaan tak lagi meledak secara tiba-tiba, melainkan terkikis perlahan melalui narasi, prasangka, dan miskomunikasi yang dibiarkan berlarut.

Gambaran tersebut mengemuka dalam Outlook Kerukunan Umat Beragama 2026: Mempersiapkan Umat Masa Depan yang digelar Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama RI. Forum ini menempatkan isu kerukunan bukan semata soal stabilitas sosial, melainkan bagian dari ketahanan masyarakat yang harus disiapkan sejak dini.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA, menilai tantangan kerukunan pada 2026 akan semakin dipengaruhi dinamika non-fisik, terutama narasi keagamaan di ruang digital yang kerap terlepas dari konteks sosialnya. Konflik, kata dia, sering kali berawal dari ketegangan kecil yang tak terkelola.

“Kerukunan tidak runtuh dalam satu malam. Ia terkikis perlahan oleh miskomunikasi, prasangka, dan narasi yang tidak pernah diklarifikasi,” ujar Kamaruddin.

Menurut dia, Outlook Kerukunan 2026 menjadi momentum untuk menyepakati arah kebijakan yang lebih antisipatif dengan menempatkan pencegahan dini sebagai kunci menjaga kehidupan beragama yang damai.

Staf Khusus Menteri Agama Bidang SDM dan Media Ismail Chawidu menambahkan, ruang digital kini menjadi medan utama ujian kerukunan umat beragama. Karakter media sosial yang tanpa sekat membuat satu potongan informasi dapat membentuk opini publik sebelum fakta dipahami secara utuh.

“Kerukunan umat beragama hari ini diuji bukan hanya di rumah ibadah atau ruang publik, tetapi juga di media sosial. Karena itu, literasi digital keagamaan menjadi kebutuhan mendesak,” kata Ismail.

Diskusi sesi pertama Outlook ini menghadirkan sejumlah pakar dan pemangku kebijakan, antara lain Prof. Dr. Kamaruddin Hidayat dan Nenni Nurhayati, Director of Communications Deep Intelligence Research. Diskusi dipandu Kepala PKUB Kementerian Agama RI, H. Muhammad Adib Abdushomad, M.Ag, M.Ed, Ph.D.

Sebagai moderator, Adib menegaskan bahwa Outlook Kerukunan Umat Beragama 2026 tidak diarahkan semata untuk menekan angka konflik, melainkan menyiapkan umat yang matang secara sosial dan spiritual. Kebijakan kerukunan ke depan, menurut dia, harus berbasis data, melibatkan aktor lokal, serta memanfaatkan teknologi secara bijak.

Salah satu langkah konkret yang dibahas adalah penguatan SI-RUKUN, sistem deteksi dini untuk membaca dinamika sosial-keagamaan di tingkat lokal dan nasional.

“Kerukunan masa depan menuntut kesiapan umat, bukan sekadar kehadiran negara. Outlook ini menjadi ruang untuk menata ulang cara kita merawat perbedaan,” ujar Adib.

Dari perspektif akademik, Prof. Dr. Kamaruddin Hidayat mengingatkan bahwa kerukunan yang rapuh kerap berakar pada dangkalnya pemahaman keagamaan dan lemahnya etika publik. Ia menekankan pentingnya membangun kesadaran beragama yang dewasa dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Sementara itu, Nenni Nurhayati menyoroti pentingnya pemanfaatan data sosial dan analisis big data untuk membaca kecenderungan konflik secara lebih objektif. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan kerukunan tidak semata disusun berdasarkan persepsi atau tekanan sesaat.

Melalui Outlook Kerukunan Umat Beragama 2026, PKUB Kementerian Agama menegaskan bahwa merawat harmoni di tengah keberagaman adalah kerja jangka panjang. Kerukunan masa depan menuntut kewaspadaan, kedewasaan, serta kolaborasi seluruh elemen bangsa.