Kepuasan Publik Prabowo Anjlok, Gerindra Akan Kaji dan Evaluasi Hasil Survei SMRC

Jurnalis: Imam Buchori

Kabar Baru, Jakarta – Partai Gerindra merespons santai sekaligus kritis hasil riset terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang merekam penurunan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa partainya akan mempelajari temuan tersebut sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah.

“Tentunya kami juga sedang mempelajari, juga kami kaji,” ujar Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/07/2026).

Dasco memaparkan bahwa pihaknya akan membandingkan hasil riset SMRC dengan data internal yang dimiliki pemerintah.

Langkah ini penting guna membedah faktor-faktor utama yang memengaruhi pergerakan persepsi masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.

Menurutnya, hasil riset dari lembaga independen merupakan instrumen konstruktif yang sangat berguna untuk memperbaiki arah kebijakan publik.

“Kami akan komparasikan juga dengan data-data yang ada di pemerintah. Kami berharap pihak pemerintah mengimbangi apabila memang hasil kajiannya menunjukkan ada beberapa hal,” lanjut Dasco.

Berdasarkan rilis SMRC, tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo saat ini berada di angka 51,1 persen.

Angka tersebut merosot tajam sebanyak 30,1 poin jika membandingkannya dengan survei pada November 2025 yang sempat menyentuh 81,2 persen.

Riset SMRC ini berlangsung pada 5–19 Juli 2026 melibatkan 749 responden melalui metode probability sampling, dengan margin of error sekitar 3,7 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Anjloknya angka kepuasan ini menjadi perbincangan hangat di tengah berbagai tantangan nasional, mulai dari dinamika ekonomi hingga efektivitas pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Kendati demikian, Dasco mengimbau agar semua pihak tidak melihat hasil survei secara parsial, melainkan secara komprehensif.

Ia menekankan bahwa proses evaluasi merupakan hal yang wajar dan sehat dalam sistem pemerintahan yang demokratis.