Harjad Sumenep ke-756, Akademisi Ajak Pemerintah Tingkatkan Sinergi Pentahelix

Jurnalis: Rifan Anshory

Kabar Baru, Sumenep — Ketua Prodi Administrasi Publik FISIP Universitas Wiraraja (UNIJA) Madura, Imam Hidayat, menilai momentum Harjad ke-756 Sumenep menjadi saat tepat bagi pemerintah daerah memperkuat kolaborasi lintas sektor dan mempercepat pembangunan.

Menurutnya, pembangunan Sumenep perlu terus dikelola dengan pendekatan pentahelix melalui sinergi pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media.

Pendekatan ini dinilai dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, inklusif, dan berbasis data.

“Pembangunan tidak bisa dijalankan secara sektoral. Pemerintah perlu membuka ruang kolaborasi yang lebih luas agar kebijakan yang dibuat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar dosen muda tersebut, Jumat (31/10).

Imam menyoroti lambannya program pembangunan dan menekankan perlunya langkah cepat dan terukur agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

“Pemerintah perlu lebih gesit dan responsif dalam menyelesaikan pembangunan yang tertunda. Proyek strategis daerah seharusnya bisa diselesaikan tepat waktu dan berdampak langsung,” tegasnya.

Imam mendorong pemerintah melibatkan akademisi dan peneliti lokal dalam perumusan kebijakan daerah.

Menurutnya, banyak riset perguruan tinggi di Sumenep yang layak dijadikan rujukan kebijakan publik.

“Para peneliti di kampus memiliki pemahaman yang mendalam tentang kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Sumenep. Sudah saatnya hasil riset mereka dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan,” paparnya.

Selain itu, Imam menilai partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan.

Keterlibatan publik, katanya, tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.

“Partisipasi masyarakat harus bersifat substansial, bukan sekadar formalitas. Masyarakat perlu dilibatkan mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan program,” tambahnya.

Dalam konteks ekonomi, Imam menekankan penguatan UMKM sebagai pilar utama peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“UMKM merupakan tulang punggung ekonomi daerah. Pemerintah harus memberikan dukungan nyata, mulai dari pelatihan, pendampingan digital, hingga kemudahan akses permodalan,” pungkasnya.