HAMI Desak KPK Usut Dugaan Gratifikasi Staf Ahli Kemenkeu Robert Leonardo Marbun

26/01/2026 - 14:57
|
Subscribe

HAMI menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK.

Kabar Baru, Jakarta – Puluhan massa yang tergabung dalam Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAMI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (26/1/2026). Aksi tersebut menuntut KPK segera mengusut dugaan gratifikasi berupa fasilitas mobil mewah yang diduga melibatkan Staf Ahli Kementerian Keuangan, Robert Leonard Marbun (RLM).

Massa tiba di lokasi sekitar pukul 09.45 WIB dengan membawa spanduk dan atribut aksi. Melalui mobil komando, para demonstran menyampaikan aspirasi publik terkait integritas pejabat negara dan mendesak penegakan hukum yang adil tanpa pandang jabatan.

Soroti Dugaan Fasilitas Mobil Alphard dari Pihak Swasta

Dalam aksinya, HAMI menyoroti dugaan penggunaan kendaraan mewah Toyota Alphard yang disebut berasal dari pihak swasta, yakni Astra. Hingga kini, menurut mereka, belum ada penjelasan resmi dan transparan terkait dasar hukum penggunaan fasilitas tersebut.

Koordinator Lapangan HAMI, Bung Faris, menegaskan bahwa aksi ini bertujuan menjaga marwah institusi negara dari praktik yang berpotensi melanggar etika dan hukum.

“Kami hadir untuk mengingatkan bahwa hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan maupun gaya hidup mewah pejabat. Dugaan gratifikasi ini harus diusut secara terbuka,” tegasnya dalam orasi.

Desak KPK Naikkan Status Penanganan Kasus

HAMI secara tegas meminta KPK meningkatkan penanganan perkara tersebut ke tahap penyelidikan resmi. Menurut mereka, langkah cepat dan tegas diperlukan agar tidak muncul persepsi publik bahwa hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas.

Selain berorasi, massa aksi juga menyerahkan laporan pengaduan masyarakat kepada KPK sekitar pukul 11.35 WIB sebagai bentuk dukungan administratif atas tuntutan mereka.

Dalam laporan tersebut, HAMI menyampaikan empat tuntutan utama, yakni pemeriksaan terhadap Robert Leonard Marbun terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan, pemanggilan pihak Toyota/Astra sebagai pemberi fasilitas, pencopotan RLM dari jabatan strategis di Kementerian Keuangan, serta keterbukaan hasil penyelidikan kepada publik.

Dinilai Uji Keseriusan Pemberantasan Korupsi

Dalam pernyataan tertulisnya, HAMI menilai kasus dugaan gratifikasi ini menjadi ujian serius bagi komitmen aparat penegak hukum, khususnya KPK, dalam memberantas korupsi secara konsisten.

“Penggunaan fasilitas dari pihak swasta tanpa penjelasan hukum yang transparan adalah persoalan serius. Jika dibiarkan, hal ini hanya akan memperkuat anggapan adanya standar ganda dalam penegakan hukum,” tulis HAMI.

Aksi berlangsung tertib hingga selesai. HAMI menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus ini sampai KPK memberikan kepastian hukum atas dugaan gratifikasi yang juga menyeret nama mantan Staf Ahli BKPM tersebut.