Gerindra Ingatkan Pentingnya Kelayakan Pengemudi Bus Haji 2025

Jurnalis: Nurhaliza Ramadhani

Kabarbaru, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Alimudin Kolatlena mendorong pemerintah agar memastikan kelayakan pengemudi bus yang memiliki skill keahlian khusus untuk penyelengaraan Ibadah Haji 1446 Hijriah/2025.

Alimudin mengingatkan sering terjadi kecelakaan rombongan bus Jemaah umrah di Arab Saudi. Terbaru pada Kamis 20 Maret 2025 sebanyak 20 orang jemaah umrah asal Indonesia mengalami kecelakaan di Wadi Qudeid atau Madinah-Mecca Road.

Menurut Kolatlena, kelayakan pengemudi bus haji sangat krusial untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran perjalanan jamaah haji di tahun 2025 ini.

“Karena pengemudi bus haji ini bukan sekadar sopir biasa, tapi mereka memiliki tanggung jawab besar dalam mengangkut jamaah di rute-rute yang sering kali padat dan menantang, seperti di wilayah Makkah, Madinah, atau antara lokasi ibadah,” ungkap Kolatlena, Sabtu 5 April 2025.

Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 H dalam dua gelombang yakni pertama akan berlangsung dari 2 hingga 16 Mei 2025. Gelombang kedua dijadwalkan pada 17 hingga 31 Mei 2025 mendatang.

Politisi Gerindra Dapil Maluku ini bilang keselamatan Jamaah harus menjadi prioritas utama. Artinya, kata Alimudin, pengemudi yang layak mesti memiliki lisensi mengemudi yang sesuai, pengalaman, dan pelatihan khusus agar dapat mengurangi risiko kecelakaan.

“Mereka harus terampil menavigasi jalanan yang sibuk, terutama selama musim haji 2025 ketika lalu lintas sangat padat, serta memahami prosedur keselamatan seperti pengecekan kendaraan sebelum perjalanan,” imbuh Alimudin.

Mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku ini juga menilai pengemudi yang layak secara fisik dan mental, maka dapat menjaga konsentrasi, menghindari kelelahan, dan tetap sabar menghadapi situasi sulit, seperti kemacetan atau keluhan jamaah.

Oleh karena itu, Kolatlena berharap seleksi dan pelatihan pengemudi bus haji harus dilakukan dengan ketat, mencakup aspek teknis, fisik, dan sikap profesional, agar mereka dapat menjalankan tugas dengan optimal.

“Saya kira ini adalah tanggung jawab spiritual secara tidak langsung. Kelayakan mereka mencerminkan komitmen untuk melayani tamu Allah dengan baik, yang merupakan nilai penting dalam penyelenggaraan haji 2025 ini,” pungkas Alimudin Kolatlena.

Sementara Itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq menyoroti fenomena pengemudi “dadakan” yang kerap muncul pada musim haji.

Maman menilai beberapa sopir tidak memiliki sertifikasi memadai dan kurang memahami rute perjalanan sehingga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan.

“Kita tahu bahwa ketika musim haji terkadang ada sopir yang tidak melalui proses sertifikasi. Mereka tidak paham rute atau mengabaikan aturan keselamatan dan ini tentu akan menjadi catatan penting Komisi VIII DPR saat mengevaluasi dengan pemerintah,” kata Maman.