Faisal Mohie Soroti Anggaran Budidaya Air Tawar Hanya Rp65 Juta
Jurnalis: TIM Gorontalo
Kabar Baru, Gorontalo– Alokasi anggaran pengembangan budidaya ikan air tawar di Kabupaten Bone Bolango yang hanya mencapai sekitar Rp65 juta menjadi sorotan Ketua Komisi III DPRD Bone Bolango, Faisal Mohie. Ia menilai besaran anggaran tersebut belum mencerminkan perhatian yang proporsional terhadap potensi perikanan di wilayah daratan.
Sorotan itu disampaikan Faisal dalam rapat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027 Dinas Kelautan dan Perikanan, Kamis (19/11/2026), di ruang rapat DPRD Bone Bolango.
Dalam pembahasan tersebut, Faisal menemukan adanya perbedaan alokasi anggaran yang cukup mencolok antara sektor perikanan laut dan budidaya ikan air tawar.
Berdasarkan anggaran yang dibahas, sektor perikanan laut memperoleh alokasi hampir Rp400 juta. Sementara pengembangan budidaya ikan air tawar di wilayah daratan hanya mendapatkan sekitar Rp65 juta.
Menurut Faisal, perbedaan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Sebab, Bone Bolango tidak hanya memiliki potensi perikanan di kawasan pesisir, tetapi juga mempunyai wilayah daratan yang cukup luas dengan peluang pengembangan budidaya ikan air tawar.
Ia menyebut sejumlah kawasan seperti Suwawa, Kabila, Tilongkabila hingga Tapa memiliki potensi yang semestinya didukung melalui program dan intervensi anggaran pemerintah.
“Ini sangat tidak adil. Kami di darat wilayahnya lebih luas, tetapi intervensi terhadap budidaya hanya Rp65 juta. Kalau masyarakat di darat memelihara ikan, tentu bukan ikan laut, melainkan ikan air tawar,” tegas Faisal.
Ia mempertanyakan keberpihakan alokasi anggaran tersebut terhadap masyarakat pembudidaya ikan di wilayah daratan. Menurutnya, kebutuhan masyarakat pesisir dan daratan harus sama-sama menjadi pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan sektor perikanan.
Faisal meminta Dinas Kelautan dan Perikanan mengevaluasi kembali komposisi anggaran sebelum RKA 2027 ditetapkan. Ia berharap pengembangan budidaya ikan air tawar mendapatkan dukungan yang lebih memadai sehingga potensi ekonomi masyarakat dapat berkembang.
Potensi Perikanan Darat Jangan Terabaikan
Faisal menegaskan, pengembangan perikanan di Bone Bolango tidak seharusnya hanya bertumpu pada sektor laut. Wilayah daratan juga memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui kegiatan budidaya ikan air tawar.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian terhadap kebutuhan pembudidaya, termasuk dukungan program yang dapat menunjang kegiatan produksi dan meningkatkan hasil usaha masyarakat.
Menurutnya, pemerataan intervensi anggaran menjadi salah satu aspek penting agar masyarakat di berbagai wilayah memperoleh kesempatan yang sama dalam mengembangkan potensi ekonominya.
Ia berharap kawasan Suwawa, Kabila, Tilongkabila hingga Tapa tidak hanya dipandang sebagai wilayah daratan, tetapi juga sebagai kawasan yang memiliki peluang pengembangan sektor perikanan budidaya.
Faisal Minta BBIS Mini Segera Dipagari
Selain menyoroti anggaran budidaya ikan air tawar, Faisal juga meminta Dinas Kelautan dan Perikanan memperhatikan pengamanan aset pemerintah daerah, khususnya kawasan Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Mini.
Ia menilai pembangunan pagar pembatas perlu segera dilakukan untuk melindungi kolam dan fasilitas budidaya sekaligus memperjelas batas fisik tanah milik pemerintah daerah.
“Pemagaran kompleks BBIS itu penting. Di samping melindungi kolam, juga untuk memastikan secara hukum dan fisik mana batas tanah yang menjadi milik pemerintah daerah,” ujarnya.
Menurutnya, pengamanan aset harus menjadi bagian dari perhatian pemerintah agar fasilitas yang dibangun menggunakan anggaran daerah tidak berpotensi menghadapi persoalan penguasaan lahan di kemudian hari.
Kampung Layang Perlu Anggaran Pemeliharaan
Persoalan lainnya yang turut disampaikan Faisal adalah kesiapan anggaran pemeliharaan kawasan Kampung Layang setelah nantinya diserahkan menjadi aset Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
Ia mengingatkan bahwa penyerahan aset dari pemerintah pusat harus diikuti kesiapan pemerintah daerah dalam membiayai operasional dan pemeliharaan.
Kebutuhan tersebut mencakup gedung, bangunan, peralatan hingga fasilitas pendukung lainnya.
Faisal tidak ingin aset bernilai miliaran rupiah mengalami kerusakan hanya karena pemerintah daerah tidak menyiapkan anggaran pemeliharaan sejak awal.
“Jangan sampai aset miliaran rupiah ini karena kita lengah dan lalai dalam pemeliharaannya, kemudian mengalami kerusakan. Ketika sudah rusak parah, biaya yang dibutuhkan untuk memperbaikinya tentu jauh lebih besar,” jelasnya.
Karena itu, ia meminta nomenklatur pemeliharaan gedung, kantor, bangunan dan peralatan mulai dimasukkan dalam perencanaan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2027.
Dorong Peningkatan PAD dan Bantuan Bibit Ikan
Faisal juga mendorong Dinas Kelautan dan Perikanan meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memaksimalkan penyaluran bantuan bibit ikan kepada masyarakat.
Menurutnya, potensi sektor kelautan dan perikanan harus dikelola secara optimal agar mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penyaluran bantuan bibit ikan juga diharapkan tepat sasaran dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pembudidaya.
Ia berharap peningkatan kinerja dinas dalam mengelola potensi pendapatan dan menjalankan program bantuan dapat menjadi pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam memberikan dukungan anggaran.
Seluruh masukan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi sebelum RKA 2027 ditetapkan.
Bagi Faisal, pengembangan budidaya ikan air tawar, pemerataan anggaran perikanan, perlindungan aset daerah hingga kepastian biaya pemeliharaan merupakan sejumlah hal yang perlu diperhatikan agar pembangunan sektor kelautan dan perikanan Bone Bolango berjalan lebih optimal.
Insight NTB
Suara Time
Lens IDN
Poros Merdeka
Portal Tujuh
WahGenz
Kita Notice
Dinamika Post
Radar Baru
Seedbacklink
