Usul Tiga Wapres Ketua DPD Dikritik, Pengamat Angkat Gagasan Federalisme Hatta

Jurnalis: Arif Muhammad
Kabar Baru, Jakarta – Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan agar Indonesia punya tiga Wakil Presiden. Usul itu menuai tanggapan dari Moh Mahshun Al Fuadi, pengamat politik sekaligus pendiri Alajer Nusantara. Menurut dia, ketimpangan antara pusat dan daerah tidak akan selesai dengan menambah jabatan di Jakarta. Yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk dan struktur negara secara keseluruhan.
Fuad berpendapat wacana tiga Wapres sebaiknya dipakai untuk membuka pembahasan yang lebih mendasar. Ia menyebut empat soal: seberapa efektif otonomi daerah, bagaimana desentralisasi dijalankan, bagaimana kewenangan dibagi, dan seberapa adil pembagian fiskal antara pusat dan daerah.
“Indonesia tidak kekurangan Wakil Presiden. Persoalan yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana memastikan daerah memiliki kewenangan, kapasitas, dan ruang yang proporsional untuk mengelola potensi serta menentukan arah pembangunannya sendiri,” kata Fuad.
Ia juga menanggapi alasan di balik usul tersebut. Kalau penambahan Wapres didasarkan pada luasnya wilayah dan beragamnya karakter daerah, kata dia, pertanyaan yang lebih penting adalah apakah negara kesatuan dengan desentralisasi seperti sekarang sudah cukup melayani seluruh wilayah Indonesia.
Karena itu, Fuad mengusulkan agar bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dievaluasi secara akademik dan konstitusional. Kemungkinan menerapkan model negara federal, menurut dia, termasuk yang layak dikaji.
“Jangan sampai kita terus-menerus membicarakan bagaimana membagi posisi dan tanggung jawab pejabat di pusat, tetapi tidak pernah sungguh-sungguh membicarakan bagaimana membagi kewenangan secara adil kepada daerah,” ujarnya.
Jejak Federalisme dalam Pemikiran Hatta
Fuad mengingatkan bahwa federalisme bukan gagasan baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Mohammad Hatta pernah membahas bentuk federasi sebagai salah satu pilihan bagi negeri yang beragam secara geografis, sosial, dan budaya.
Menurut Fuad, pemikiran Hatta itu masih relevan untuk menjawab persoalan desentralisasi saat ini. Ia menegaskan, federalisme berarti pembagian kewenangan secara konstitusional antara pemerintah federal dan negara bagian. Federalisme bukan sekadar membagi wilayah kerja di antara pejabat pusat.
“Ini bukan ajakan untuk mengambil keputusan secara tergesa-gesa, tetapi dorongan agar bangsa ini tidak menutup ruang perdebatan akademik tentang masa depan ketatanegaraan,” katanya.
Gagasan ini juga punya dasar kajian. Pada 2019, Ni’matul Huda dan Despan Heryansyah menerbitkan penelitian berjudul Kompleksitas Otonomi Daerah dan Gagasan Negara Federal dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia di Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Universitas Islam Indonesia. Penelitian itu membahas persoalan kewenangan dalam otonomi daerah dan dampaknya bagi NKRI. Hasilnya menunjukkan bahwa hubungan pusat dan daerah termasuk persoalan penting ketatanegaraan sejak Reformasi.
Otonomi Masih Bergantung ke Pusat
Fuad mencatat sejumlah masalah dalam otonomi daerah. Daerah masih bergantung pada dana pusat. Kapasitas antardaerah timpang. Pembagian kewenangan belum jelas. Potensi sumber daya daerah juga belum dikelola dengan baik untuk menyejahterakan warga.
Menurut dia, daerah tidak cukup hanya diberi tugas administratif kalau kewenangan strategis, anggaran, dan keputusan penting tetap dipegang pusat. Evaluasi yang ia usulkan mencakup hubungan keuangan pusat-daerah, pengelolaan sumber daya alam, kewenangan membuat aturan, pelayanan publik, dan keterwakilan daerah dalam keputusan nasional.
“Desentralisasi jangan hanya menjadi istilah dalam dokumen kebijakan. Harus ada distribusi kewenangan yang nyata, disertai tanggung jawab dan kapasitas fiskal yang memadai,” tegasnya.
Tetap Harus Lewat Jalur Konstitusi
Fuad mengakui bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, Indonesia adalah negara kesatuan. Pasal 18, 18A, dan 18B mengatur pemerintahan daerah, hubungan kewenangan dan keuangan antara pusat dan daerah, serta pengakuan atas daerah khusus dan istimewa.
Karena itu, ia menyebut peralihan ke negara federal bukan perkara mudah. Langkah itu butuh kajian ketatanegaraan yang mendalam, diskusi publik yang melibatkan semua pihak, dan perubahan konstitusi lewat jalur yang sah.
“Yang saya dorong adalah keberanian untuk mengevaluasi. Konstitusi harus menjadi pedoman, tetapi evaluasi terhadap desain kelembagaan dan hubungan kekuasaan juga merupakan bagian dari kehidupan demokrasi,” katanya.
Menurut Fuad, gagasan federalisme perlu diuji dari berbagai sisi. Apakah ia bisa meratakan pembangunan? Apakah ia berisiko memperlebar ketimpangan antardaerah? Bagaimana dengan perlindungan kelompok minoritas, efektivitas pemerintahan, dan keutuhan negara? Ujungnya, kata dia, bukan sekadar mengganti nama atau bentuk lembaga. Tujuannya adalah pemerintahan yang membawa keadilan dan kesejahteraan lebih merata.
“Bukan hanya berapa banyak Wakil Presiden yang dibutuhkan, tetapi bagaimana negara ini membangun hubungan kekuasaan yang adil antara pusat dan daerah,” pungkasnya.
Insight NTB
Suara Time
Lens IDN
Poros Merdeka
Portal Tujuh
WahGenz
Kita Notice
Dinamika Post
Radar Baru
Seedbacklink
