Dinkop UMKM Karawang Perkuat Pendampingan dan Produksi Pelaku Usaha

Jurnalis: Deni Aping

Kabar Baru, Karawang – Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Dinkop UMKM) terus memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Tahun 2025 ini, Dinkop UMKM di bawah kepemimpinan H. Didin Racmahdany, S.Sos., M.M., meluncurkan program strategis yang menitikberatkan pada pendampingan intensif dan penguatan kapasitas produksi pelaku UMKM.

Didin menyebutkan, total anggaran yang disiapkan tahun ini mencapai Rp15 miliar, dengan Rp12 miliar di antaranya dialokasikan untuk alat bantu produksi.

“Setiap kecamatan memiliki satu pendamping yang fokus membina para pelaku usaha. Tahun ini kami diberi keleluasaan untuk memperkuat sistem pendampingan di lapangan,” ujarnya usai kegiatan koordinasi pendamping UMKM, Selasa (11/11).

Program tersebut menyiapkan 180 pendamping yang akan membina UMKM secara berkelanjutan selama 360 hari dalam setahun. Setiap pendamping menargetkan pembinaan 100 pelaku UMKM per kecamatan, dengan total sekitar 3.000 pelaku usaha setiap tahun.

“Kalau infrastruktur cukup dibangun sekali, tetapi UMKM harus dipelihara setiap tahun. Karena yang kita bangun bukan tembok, melainkan kapasitas dan daya saing manusia,” tegas Didin.

Selain bantuan alat produksi, kegiatan nonfisik juga menjadi fokus utama. Dinkop UMKM memberikan pelatihan manajemen usaha, literasi keuangan, legalitas, serta pelatihan branding dan digitalisasi produk.

“Sebagus apa pun produknya, jika kemasan dan brand-nya lemah, nilai jualnya akan turun. Karena itu, kami dorong pelaku UMKM agar melek digital,” jelasnya.

Sebanyak 44 pelaku UMKM angkatan pertama telah mengikuti pelatihan branding dan pemasaran digital. Mereka akan mendapatkan pendampingan profesional selama tiga bulan agar hasil pelatihan dapat diterapkan langsung dalam bisnis.

Meski berjalan baik, Didin mengakui pelaksanaan program belum merata di semua wilayah. Beberapa kecamatan seperti Ciampel masih memiliki jumlah pendamping dan pelaku UMKM yang lebih sedikit dibanding daerah perkotaan. Dari sekitar 4.000 proposal bantuan alat produksi yang diajukan, hanya 3.000 yang memenuhi kriteria kelayakan sesuai standar Dinkop UMKM.

Untuk memperkuat pelaksanaan program, Dinkop UMKM Karawang menggandeng sejumlah OPD, perusahaan mitra, dan lembaga pendamping usaha.

“Hampir seluruh OPD kini memiliki peran dalam pembinaan sektor UMKM. Ini bentuk sinergi pemerintah untuk mempercepat pemberdayaan ekonomi rakyat,” ujar Didin.

Dinkop UMKM menargetkan seluruh kecamatan memiliki sistem pendampingan yang merata pada akhir 2026. “Kami siapkan sejak akhir November ini agar program tahun depan lebih terarah dan menyeluruh,” tandasnya.

Dengan pendampingan berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor, Dinas Koperasi dan UMKM Karawang optimistis dapat melahirkan lebih banyak wirausaha baru yang mandiri, berdaya saing, dan siap naik kelas. (Vall)