CERI–IRPP Serahkan Surat Terbuka, Desak Reformasi Polri yang Substantif

Jurnalis: Deni Aping

Kabar Baru, Karawang – Center for Electoral Reform and Political Research (CERI–IRPP) menyerahkan surat terbuka kepada Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Surat tersebut ditandatangani Direktur Eksekutif CERI–IRPP, Tri Prasetio Putra Mumpuni, sebagai bentuk akuntabilitas masyarakat sipil dalam mengawal proses reformasi Polri.

Penyerahan surat dilakukan untuk menyoroti persoalan netralitas Polri, indikasi politisasi struktural, serta kebutuhan mendesak terhadap reformasi yang bersifat demokratis dan substantif. Tri Prasetio menegaskan, pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri merupakan langkah penting, namun tidak akan berarti apabila hanya bersifat seremonial.

“Reformasi Polri tidak boleh menjadi seremoni. Komisi harus berani menyentuh akar persoalan, terutama politisasi struktural dan ketidaknetralan institusi. Tanpa keberanian politik dan integritas moral, reformasi hanya akan menjadi kosmetik,” ujarnya, Selasa (25/11).

Ia juga mengungkapkan adanya kesenjangan antara komitmen normatif Polri mengenai netralitas dengan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat.

“Dalam dua tahun terakhir, publik menyaksikan penegakan hukum yang tidak seimbang, intimidasi halus terhadap pihak kritis, serta mutasi beraroma kepentingan politik. Ini bukan sekadar persoalan oknum, tetapi masalah struktural,” tegasnya.

Dalam surat tersebut, CERI–IRPP menilai empat tantangan utama reformasi Polri, yaitu budaya kedekatan institusi dengan kekuasaan politik, minimnya transparansi mekanisme internal, lemahnya akuntabilitas publik, serta politisasi dalam penegakan hukum dan mutasi jabatan.

Tri Prasetio menekankan bahwa reformasi tidak dapat berhenti pada perubahan teknis seperti revisi SOP atau digitalisasi layanan. “Selama relasi Polri dan kekuasaan tidak dipisahkan secara tegas, persoalan netralitas akan terus muncul,” katanya.

CERI–IRPP mendorong Komisi untuk mengambil langkah strategis, antara lain membuka forum konsultasi publik rutin, membuat survei nasional tahunan terkait netralitas Polri, mewajibkan transparansi data pelanggaran netralitas, serta melibatkan lembaga independen seperti Komnas HAM, Ombudsman, dan LSM dalam proses reformasi.

Melalui pernyataan resminya, Tri Prasetio menegaskan kesiapan lembaganya mendukung penuh agenda reformasi kepolisian.

“Reformasi kepolisian adalah agenda bangsa, bukan proyek politik. Kami siap terlibat melalui riset, data empiris, dan pemantauan publik untuk memastikan Polri kembali pada jati dirinya: netral, profesional, dan menjadi penjaga demokrasi,” ujarnya.

Tembusan: Presiden RI, Ketua DPR RI, Ketua Komisi III DPR RI, Ketua Kompolnas, Komnas HAM, Arsip CERI–IRPP. (Vall)