Bea Cukai Bantah Beri Arahan Pembatasan Dana DBHCHT untuk Media di Pamekasan

Jurnalis: Khotibul Umam

Pamekasan, Kabar Baru – Kantor Bea Cukai membantah tudingan sebagai pihak yang memberikan arahan pembatasan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk media di Kabupaten Pamekasan.

Salah seorang petugas Bea Cukai menegaskan, pihaknya tidak pernah menginstruksikan pembatasan penyaluran dana publikasi tersebut. “Tidak ada,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (11/8). Ia juga menekankan bahwa Bea Cukai tidak mengelola DBHCHT.

Ia mempersilakan wartawan untuk meminta klarifikasi langsung ke Kantor Bea Cukai Madura di Pamekasan.

“Silakan ke BC Madura Pamekasan, rekan-rekan Bea Cukai Madura akan memberikan tanggapan,” tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Penegakan Perda (Gakda) Satpol PP Pamekasan, M. Hasanurrahman, menyebut pembatasan kerjasama media dengan DBHCHT merupakan arahan Bea Cukai.

“Ini atas arahan BC saat pemaparan,” katanya kepada wartawan pada Senin (11/8).

Pernyataan Satpol PP tersebut memicu reaksi sejumlah wartawan dan aktivis. Mereka menilai klarifikasi yang mengaitkan Bea Cukai tidak sesuai dengan bantahan pihak terkait. “Saya juga tidak masuk dan tidak dapat dana dari DBHCHT,” kata salah satu ketua organisasi wartawan di Pamekasan.

Aktivis peduli Bea Cukai Jawa Timur, Ahmadi, turut menyoroti pernyataan tersebut. Menurutnya, persoalan ini bukan hanya terkait pembagian dana untuk media, melainkan menyangkut transparansi pengelolaan DBHCHT secara keseluruhan.

“Ini bukan lagi soal siapa dari media apa dan dapat berapa, tapi soal akuntabilitas. Publik butuh jawaban, bukan kebohongan,” ujarnya.

Sejumlah pihak kini menunggu klarifikasi resmi dari Satpol PP Pamekasan. Tuntutan agar instansi tersebut menjelaskan secara terbuka dasar pernyataan yang menyebut Bea Cukai sebagai pemberi arahan terus menguat.