Banyak Perusahaan Media Bangkrut! Pemerintah Minta Jurnalis Lebih Galak

Jurnalis: Listiani Safitri

Kabar Baru, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara terang-terangan mendorong media nasional untuk lebih gencar memberikan kritik yang konstruktif terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Purbaya menilai, kritik yang membangun dari media merupakan salah satu motor penting untuk memacu pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya setelah mengikuti ajang Run For Good Journalism yang diselenggarakan oleh Forum Pemred di Jakarta pada Kamis (20/11/2025).

Dalam acara tersebut, Purbaya sempat berdiskusi dan mendengarkan keluhan langsung dari sejumlah pemimpin redaksi mengenai bisnis jurnalisme yang tengah lesu.

“Tadi juga saya diskusi, sempat diskusi dengan pemred-pemrednya. Mereka mengeluh katanya bisnis jurnalisme sekarang lagi turun, media lagi turun,” ungkap Purbaya setelah menyelesaikan sesi lari.

Menanggapi keluhan tersebut, Purbaya justru melontarkan kritik balik kepada para jurnalis.

Ia berpendapat bahwa salah satu penyebab melambatnya perekonomian Indonesia adalah karena media kurang menjalankan perannya sebagai pengawas pemerintahan dan terlalu “diam” atau “mingkem” dalam beberapa tahun terakhir.

“Saya bilang ya itu karena Anda kemarin-kemarin nggak protes cukup banyak, sehingga ekonomi jatuh Anda diam aja. Ke depan mesti kritik, kasih masukan biar kita nggak jatuh lagi ekonominya. Jadi ekonomi melambat, jurnalis juga berdosa,” tegas Purbaya.

Purbaya berharap media dapat kembali menjalankan peran vitalnya. Ia mendorong jurnalisme yang praktis, memberikan kritik yang baik, sekaligus menyajikan solusi dan pencerahan terhadap masalah bangsa. “Saya lihat beberapa tahun ini jurnalisnya mingkem semuanya. Kurang galak, nggak pernah kasih kritik,” tambahnya.

Minta Insentif Pajak untuk Lembaga Jurnalisme Berkualitas

Di sisi lain, Ketua Forum Pemred Indonesia, Retno Pinasti, menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan usulan kepada pemerintah.

Retno meminta pemerintah memberikan insentif pajak bagi perusahaan-perusahaan media nasional yang terverifikasi dan berkualitas.

Retno menyebut inisiatif ini sebagai “no tax for knowledge”. Tujuannya, lembaga jurnalisme yang memberikan edukasi serta informasi yang benar kepada publik bisa mendapatkan pengurangan pajak.

“Salah satu inisiatif yang akan mulai kita dorong adalah no tax for knowledge ini. Untuk lembaga-lembaga institusi jurnalistik yang bagus, yang terverifikasi, yang memberikan edukasi dan informasi yang benar, kalau bisa dikurangi pajaknya,” jelas Retno.

“Gitu kira-kira supaya kita semua sustain dan negara ini punya informasi serta edukasi yang baik untuk seluruh masyarakat dan generasi ke depan,” pungkasnya.