Bagi-bagi Jatah Wakil Menteri Ala Presiden Jokowi

: Haidar Ali

KABARBARU, JAKARTA – Kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) saat ini memiliki total 23 kursi wakil menteri (wamen). Sembilan jabatan wamen di antaranya masih kosong, salah satunya jabatan wakil menteri dalam negeri yang baru diteken Jokowi lewat Perpres 114/2021.

Selain itu, pada akhir 2021 lalu, Jokowi juga menelurkan Perpres 110/2021 untuk memberi ruang bagi wakil menteri sosial.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai banyak posisi wamen ini merupakan bentuk bagi-bagi jabatan yang dilakukan Jokowi.

Bagi-bagi jabatan ini, kata Ujang, berkaitan dengan partai politik atau mereka yang mendukung dan membantu Jokowi untuk bisa melanjutkan kepemimpinan di periode kedua.

“Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu adalah bagi-bagi jabatan, bagi-bagi posisi yang belum tuntas gitu, artinya kan banyak partai politik yang belum dapat (posisi) sampai sekarang,” ujar Ujang saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (5/1) malam.

Ujang melihat bagi-bagi jabatan untuk posisi wamen ini menjadi strategi Jokowi untuk memuaskan para pendukungnya.

Di sisi lain, Ujang juga menilai bahwa strategi ini diambil oleh Jokowi untuk tetap mengamankan diri hingga akhir masa jabatannya sebagai presiden.

“Sekaligus dengan maksud mengamankan jabatan sampai 2024, jadi bargaining posisinya seperti itu. Oleh karena itu, suka tidak suka, mau tidak mau, pak Jokowi melakukan hal itu,” ujarnya.

Apalagi, menurut Ujang, posisi wamen ini sebenarnya tak diperlukan. Bahkan, lanjutnya, wamen sebenarnya tidak dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, dia meyakini banyaknya posisi wamen ini hanya sekedar kepentingan politik semata. Bukan untuk mendukung kinerja pemerintahan.

Ditambah, posisi wamen ini jutsru berbanding terbalik dengan pernyataan Jokowi yang pernah menyinggung soal efisiensi birokrasi.

“Tapi faktanya, malah menambah birokrasi, menambah beban keuangan negara, ini yang menjadi catatan kita, ini yang menjadi persoalan,” ucap Ujang.

Ujang menyebut bahwa selama ini 14 wamen yang telah ditunjuk oleh Jokowi pun tak menunjukkan kinerja yang berarti. Termasuk, para menteri di kabinet yang menurutnya belum menunjukkan kinerja maksimal.

“Faktanya rakyat tidak butuh jabatan wamen itu, ini kebutuhan politik saja antara Jokowi dengan pendukungnya,” tuturnya.