Aroma Kompromi di Balik Rapor Hijau Duet Anton-Poti

Jurnalis: Moh Nasir

kabarbaru, Rokan Hulu — Gaya kepemimpinan Bupati Anton dan Wakil Bupati Poti di Kabupaten Rokan Hulu mendadak panen pujian dari kelompok pemuda. Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Rokan Hulu, Syahmadi Malau, terang-terangan menyebut duet ini berhasil membawa corak baru yang memangkas jarak dengan konstituen.

“Kami menilai kepemimpinan Pak Anton dan Pak Poti berintegritas dan sangat dekat dengan masyarakat,” ujar Syahmadi, Kamis, 13 Agustus 2026

Bagi Syahmadi, kepekaan sosial Anton-Poti bukan sekadar gimik. Ia mengklaim ada perubahan pola pikir (mindset) radikal dalam penyusunan program pembangunan daerah. Formulasi kebijakan kini dinilai lebih taktis, presisi, dan keluar dari pakem birokrasi lama yang kaku. “Ada terobosan dengan pendekatan berbeda dibanding sebelumnya,” katanya.

Namun, di balik narasi perubahan itu, riak skeptisisme sulit dibendung. Sanjungan manis ini meluncur justru di saat Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tengah menjadi sorotan tajam akibat rapor merah serapan anggaran yang dinilai lambat. Kontras antara lambannya realisasi belanja daerah dan apresiasi ormas memicu tanda tanya besar di ruang publik.

Menepis tudingan miring, Syahmadi berkilah bahwa pujian tersebut bukan cek kosong politik untuk penguasa. Ia memosisikan organisasinya sebagai pengawas rasional, bukan pendukung tanpa syarat. “Ini penilaian objektif atas hasil kerja di tengah keterbatasan daerah. Sinergi tetap butuh ruang komunikasi yang terbuka,” tambahnya. Pemuda Pancasila, lanjut dia, siap mengawal sekaligus menjadi mitra kritis jika kebijakan mulai melenceng dari kepentingan publik.

Analisis lebih dalam mengenai relasi mesra ini menuntut penelusuran lebih lanjut. Di kalangan pengamat kebijakan lokal, mengapungnya rapor hijau dari ormas berpengaruh ini dicurigai tidak gratis. Ada dugaan kuat terjadinya negosiasi ruang publik dan konsesi tak tampak di balik panggung kekuasaan Rokan Hulu. Ketika ormas mulai melunak dan mengambil alih peran humas pemerintah, independensi gerakan sipil di daerah ini jelas sedang dipertaruhkan.(Rahmad)