Aliansi Birandang Menggugat, Gelar Aksi Protes terhadap PT Air Kampar Group

Jurnalis: Fahrur Rozi

Kabar Baru, Riau – Ratusan warga dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Birandang Menggugat (ABM) menggelar aksi unjuk rasa di area operasional PT Air Kampar Group, Kamis (22/5). Aksi ini digelar sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat Desa Pulau Birandang terhadap aktivitas perusahaan yang dinilai mengabaikan sejumlah kewajiban sosial dan lingkungan.

Koordinator Umum ABM, Febri Nurdiansyah, menyatakan bahwa keberadaan perusahaan sawit tersebut di wilayah mereka tidak disertai dengan komitmen yang sepadan terhadap tanggung jawab sosial.

“Kami datang ke sini bersama ratusan pemuda sebagai bentuk marah dan kecewa kami kepada PT Air Kampar Group. Perusahaan yang beroperasi di tanah kelahiran kami, memperoleh keuntungan dari hasil sumber daya alam masyarakat, tetapi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai perusahaan,” ujar Febri.

Febri yang juga menjabat sebagai Ketua Pemuda Desa Pulau Birandang menyebut perusahaan tersebut telah beroperasi selama bertahun-tahun, namun belum menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan warga sekitar.

Jenderal Lapangan ABM, Syaidurrahman Alhuzaify, menambahkan bahwa aksi ini menyoroti sejumlah persoalan, termasuk dugaan pelanggaran dalam perizinan, pencemaran lingkungan, serta tidak transparannya pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan.

“Kalau perusahaan ini jujur dan mau terbuka, kami terang-terangan mempertanyakan status legalitas perusahaan ini yang juga memiliki sekitar 900 hektare lahan perkebunan sawit. Seharusnya perusahaan tidak abai terhadap persoalan mendasar tentang perizinan hingga tanggung jawab sosial perusahaan yang jelas-jelas sudah diatur Undang-undang dan juga Peraturan Daerah (Perda). Masyarakat kami hanya disodorkan limbah hasil olahan pabrik yang mencemari lingkungan sebagaimana hasil putusan Pengadilan Negeri yang diajukan gugatan oleh Yayasan Riau Madani terhadap perusahaan ini, dan juga polusi yang dihasilkan oleh pabrik,” ujar Alhuzaify.

Dalam pernyataannya, Alhuzaify juga menyoroti persoalan izin lahan, pengelolaan limbah, pelaksanaan CSR/TJSP, hingga serapan tenaga kerja lokal yang dinilai minim.

Adapun tuntutan yang disampaikan massa aksi meliputi peninjauan izin operasional perusahaan dan lahan perkebunan, pengelolaan limbah, transparansi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR/TJSP), serta peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal.

Koordinator Lapangan, Riski Ahmad Fauzi dan Agung, menyatakan penolakan terhadap negosiasi dalam bentuk apa pun jika tuntutan tidak direspons oleh perusahaan.

“Kami menolak segala bentuk negosiasi. Apabila tuntutan kami tidak diindahkan maka kami akan lakukan aksi besar-besaran dan kami akan meminta Pemerintahan Kabupaten Kampar untuk mengaudit PT Air Kampar Group ini,” tegas Febri.