Akui Pelayanan Publik Merosot, Bupati Lukman Hakim Sebut OPD dan Desa Perlu Dievaluasi

20/01/2026 - 15:04
|
Subscribe

Bupati Bangkalan Lukman Hakim.

Kabar Baru, Bangkalan – Merosotnya peringkat pelayanan publik Kabupaten Bangkalan hingga berada di nilai B—terendah dibandingkan kabupaten lain yang justru meraih predikat A—akhirnya diakui langsung oleh Bupati Bangkalan, Lukman Hakim. Ia menyebut lemahnya kinerja birokrasi hingga tingkat desa menjadi faktor utama penurunan tersebut.

Lukman Hakim mengakui bahwa kualitas pelayanan publik di Bangkalan belum merata dan belum memenuhi standar penilaian nasional. Kondisi itu dinilainya sebagai pekerjaan rumah serius yang selama ini belum tertangani secara menyeluruh.

“Iya, memang perlu dievaluasi. Di beberapa OPD bahkan sampai pemerintahan desa itu masih belum memenuhi syarat untuk mendapatkan grade A,” ujar Lukman Hakim.

Ia mengungkapkan, selama ini capaian penilaian pelayanan publik Bangkalan dinilai tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Pasalnya, penilaian hanya bertumpu pada 3–4 OPD, sementara sebagian besar OPD lain dan pemerintah desa belum tersentuh evaluasi yang ketat.

“Kalau yang dinilai hanya beberapa OPD, itu artinya belum menggambarkan keseluruhan. Ketika semua OPD dan pemerintah desa ikut dinilai, hasilnya turun,” katanya.

Pengakuan tersebut sekaligus menegaskan adanya persoalan struktural dalam tata kelola pelayanan publik Bangkalan. Evaluasi birokrasi yang sebelumnya bersifat parsial dinilai gagal mendorong peningkatan kualitas layanan secara menyeluruh.

Menanggapi desakan DPRD Bangkalan agar dilakukan evaluasi total terhadap birokrasi, Lukman Hakim tidak membantah. Ia bahkan mengakui bahwa kinerja aparatur pemerintahan memang belum optimal.

“Kalau memang kurang baik ya harus dievaluasi. Memang harus,” tegasnya.

Meski demikian, Bupati mengklaim evaluasi internal telah dilakukan, termasuk terhadap sejumlah program dan kegiatan yang dinilai tidak berjalan maksimal. Namun, ia tidak merinci hasil konkret dari evaluasi tersebut maupun sanksi yang telah dijatuhkan.

Di tengah sorotan publik atas merosotnya kualitas pelayanan, aksi demonstrasi mahasiswa pun mewarnai situasi.

Merespons kondisi tersebut, publik kini menunggu langkah konkret Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Evaluasi yang kembali dijanjikan tidak lagi cukup jika tidak diikuti dengan pembenahan sistemik dan akuntabilitas kinerja birokrasi, terutama di tingkat OPD dan pemerintahan desa yang selama ini luput dari sorotan.