Aktivis Desak Kejagung Dalami Dugaan Peran Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam Kasus MBG

Jurnalis: Imam Buchori

Kabar Baru, Jawa Timur – Kasus dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi perhatian publik. Pengajuan status justice collaborator (JC) oleh mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, dinilai dapat membuka fakta-fakta baru terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah tersebut.

Melalui tim kuasa hukumnya, Sony mengaku telah menyampaikan sejumlah keterangan kepada penyidik terkait dugaan praktik jual beli titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ia juga membantah tuduhan sebagai pihak yang mengendalikan praktik tersebut dan menyebut adanya tekanan dari sejumlah pihak yang memiliki pengaruh dalam tata kelola program MBG.

Di tengah mencuatnya kasus tersebut, Aktivis Anti Korupsi AMATI, M. Sholehudin, mendesak Kejaksaan Agung untuk mengusut perkara secara menyeluruh dan tidak berhenti pada pihak-pihak yang telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka.

Menurutnya, setiap informasi yang disampaikan dalam proses hukum harus ditindaklanjuti secara profesional guna mengungkap pihak yang diduga terlibat.

“Jika memang ada pihak lain yang disebut atau diduga memiliki peran dalam kasus ini, Kejaksaan Agung harus berani menelusurinya berdasarkan fakta dan alat bukti yang ada. Jangan sampai penegakan hukum terkesan tebang pilih,” ujar Sholehudin.

Ia menegaskan bahwa MBG merupakan program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas dan menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar. Karena itu, dugaan korupsi yang terjadi harus menjadi perhatian serius agar tidak mengurangi manfaat program bagi masyarakat yang menjadi sasaran utama.

Sholehudin berharap Kejaksaan Agung dapat mengusut kasus tersebut hingga tuntas dan mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab.

Menurutnya, transparansi dan keberanian aparat penegak hukum dalam menangani perkara ini akan menjadi ukuran penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi.