Dugaan Korupsi Dana PKH Pamekasan Terendus, Dinsos Jatim Persilahkan Kejari Periksa Semua Pihak

Jurnalis: Muhammad Ody

Kabarbaru, Pamekasan – Dugaan praktik pemotongan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pamekasan makin menyita perhatian publik. Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Jawa Timur Restu Novi Widiani bahkan secara terbuka mempersilakan aparat penegak hukum menuntaskan perkara yang diduga merugikan masyarakat miskin tersebut.

“Kita normatif. Kita juga banyak kasus-kasus yang lain. Kalau memang bersalah APH silakan tindak,” tegas Novi saat berkunjung ke Pamekasan bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Pernyataan itu memperkuat sinyal bahwa dugaan pemotongan bansos bukan sekadar isu biasa. Apalagi, Kejaksaan Negeri Pamekasan telah memeriksa puluhan saksi dari berbagai unsur, mulai dari pendamping program hingga penerima manfaat yang merasa haknya tidak diterima secara utuh.

Novi menegaskan, jika benar ditemukan pelanggaran, kewenangan sanksi akan berada di tangan Kementerian Sosial. Ia juga mengajak masyarakat berani melapor apabila menemukan penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial.

“Yang penting, kalau laporan ke kami lengkapi tiga unsur, ada laporan, saksi dan barang bukti. Kalau memang tiga ini ada kita pasrahkan ke kementerian sosial untuk mengambil tindakan,” jelasnya.

Kasus ini mencuat setelah adanya pengaduan dugaan pemotongan dana PKH oleh oknum pendamping di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Tlanakan. Besaran potongan disebut bervariasi, dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah, dengan berbagai alasan yang dinilai tidak memiliki dasar aturan.

Kadinsos Jatim juga mengingatkan para pendamping agar tidak bermain-main dengan hak masyarakat kecil. Ia menilai publik kini semakin kritis dan tidak mudah dibungkam apabila menemukan kejanggalan dalam program pemerintah.

“Untuk pendamping lebih berhati-hati dan lebih sering memantau perkembangan warganya yang didampingi. Kalau ke masyarakat tetap pantau jalannya program dan jadilah partner pemerintah,” pungkasnya.

Sorotan terhadap dugaan sunat bansos PKH ini menjadi ujian serius bagi integritas penyaluran bantuan sosial. Publik kini menunggu keberanian aparat penegak hukum untuk membuka secara terang apakah benar ada oknum yang bermain di balik program yang seharusnya menjadi penyelamat ekonomi keluarga kurang mampu.