Ratusan Jurnalis Kepung Polda Jatim, OTT Amir Disebut Cacat Hukum

Jurnalis: Muhammad Ody

Kabarbaru, Surabaya – Dugaan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat jurnalis Muhammad Amir memicu gelombang protes dari kalangan pers di Jawa Timur. Ratusan jurnalis dari berbagai organisasi menggelar aksi di Mapolda Jawa Timur, Rabu (18/3/2026), menuntut kejelasan atas proses hukum yang dinilai penuh kejanggalan.

Aksi tersebut menjadi bentuk tekanan terbuka terhadap aparat penegak hukum, sekaligus penegasan bahwa kebebasan pers tidak boleh dikorbankan oleh proses yang dianggap tidak transparan. Massa yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Jawa Timur dan Aliansi Jawa Timur Peduli Jurnalis menilai, kasus ini perlu diuji secara terbuka dan objektif.

Koordinator aksi, Taufik, menegaskan bahwa pihaknya melihat adanya indikasi yang tidak bisa diabaikan dalam penanganan perkara tersebut.

“Kami melihat ini bukan sekadar OTT. Ada pola, ada skenario, dan ada kejanggalan serius yang tidak bisa diabaikan,” tegasnya dalam orasi.

Ia juga mempertanyakan konstruksi perkara yang menuduh seorang jurnalis melakukan pemerasan terhadap pengacara. Menurutnya, penjelasan yang beredar justru memunculkan lebih banyak keraguan di tengah publik.

“Jangan paksa publik percaya pada cerita yang tidak logis. Jika prosesnya cacat, maka ini bukan hukum ini rekayasa yang dibungkus hukum,” ujarnya.

Dalam aksi tersebut, massa turut menyerahkan laporan resmi ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jatim, serta ditembuskan ke pengawas internal lainnya. Langkah ini diambil sebagai bentuk dorongan agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap prosedur OTT yang dilakukan Polres Mojokerto Kabupaten.

Tuntutan juga diarahkan kepada pimpinan di Polres Mojokerto Kabupaten. Massa mendesak agar dilakukan evaluasi, termasuk pencopotan Kapolres dan Kasat Reskrim jika terbukti terdapat pelanggaran dalam proses penanganan perkara.

“Kalau aparat penegak hukum justru diduga bermain skenario, maka ini ancaman serius bagi negara hukum. Ini bukan hanya soal Amir, ini soal kredibilitas institusi dicederai dengan oknum polri nakal yang biasa memainkan jebakan batman bekerja sama dengan pelapor dengan umpan duit pada jurnalis dan anggota LSM yang vokal menyuarakan kebenaran dan keadilan hingga dikatakan pemerasan,” lanjut Taufik.

Selain itu, penangguhan penahanan terhadap Muhammad Amir juga menjadi tuntutan utama. Para jurnalis menilai langkah tersebut penting untuk memastikan hak-hak dasar tetap terpenuhi selama proses hukum berlangsung.

Aksi ini turut mendapat dukungan dari elemen masyarakat, termasuk Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), yang menilai kasus tersebut telah berkembang menjadi perhatian publik yang lebih luas.

Perwakilan massa akhirnya diterima oleh jajaran Propam Polda Jatim dan menyerahkan laporan resmi. Meski pihak kepolisian menyatakan akan menindaklanjuti laporan sesuai prosedur, massa menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini.

“Yang kami tuntut adalah keberanian membuka fakta. Jangan jadikan Propam sebagai tempat parkir laporan tanpa kejelasan,” tegas salah satu peserta aksi.