Editor: Bahiyyah Azzahra

Kabar Baru, Opini – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan yang cukup banyak dibicarakan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah, balita, serta ibu hamil. Pemerintah berharap melalui program ini masalah gizi buruk dan stunting dapat dikurangi sehingga kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan menjadi lebih baik.

Secara umum, program MBG mendapatkan perhatian besar dari masyarakat karena menyentuh kebutuhan dasar, yaitu makanan dan kesehatan. Anak-anak yang mendapatkan makanan bergizi tentu akan lebih siap dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Oleh karena itu, secara konsep program ini memiliki tujuan yang sangat positif bagi pembangunan bangsa.

Namun, di sisi lain program MBG juga menimbulkan berbagai diskusi dan kritik, terutama terkait dengan besarnya anggaran yang digunakan. Program ini membutuhkan dana yang sangat besar karena harus menjangkau jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Menurut pemberitaan media, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp71 triliun dalam APBN 2025 untuk program MBG dengan target jutaan penerima manfaat di berbagai daerah.

Besarnya anggaran tersebut membuat program MBG tidak hanya menjadi isu sosial dan kesehatan, tetapi juga menjadi isu penting dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam konteks ini, peran akuntansi sektor publik menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa dana publik dikelola secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, permasalahan ini juga dapat dikaitkan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di perguruan tinggi, seperti integritas, tanggung jawab warga negara, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, program MBG dapat menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan publik harus dikelola secara baik agar tujuan yang diharapkan benar-benar tercapai.

Pembahasan: Tantangan Pengelolaan Anggaran dalam Program MBG

Dalam akuntansi sektor publik, setiap penggunaan dana negara harus mengikuti prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Prinsip-prinsip ini penting karena dana yang digunakan dalam program pemerintah berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara tepat sasaran.

Program MBG menjadi salah satu contoh kebijakan yang membutuhkan pengelolaan keuangan yang sangat kompleks. Program ini tidak hanya melibatkan pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, penyedia bahan makanan, pihak sekolah, serta berbagai lembaga pendukung lainnya. Dengan banyaknya pihak yang terlibat, maka proses pengelolaan keuangan menjadi semakin rumit dan membutuhkan sistem pengawasan yang kuat.

Selain itu, besarnya anggaran juga menjadi tantangan tersendiri. Beberapa pejabat pemerintah bahkan menyebutkan bahwa anggaran MBG berpotensi meningkat jika cakupan program diperluas. Misalnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan pernah menyampaikan bahwa jika anggaran program ditambah sekitar Rp140 triliun, maka penerima manfaat dapat mencapai 82,9 juta pelajar di seluruh Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa program MBG merupakan kebijakan yang sangat besar skalanya. Bahkan dalam beberapa perhitungan, pelaksanaan program ini dapat membutuhkan anggaran yang sangat besar setiap harinya. Badan Gizi Nasional memperkirakan bahwa program makan bergizi gratis dapat membutuhkan sekitar Rp1,2 triliun per hari jika dilaksanakan secara penuh di seluruh Indonesia.

Besarnya dana tersebut tentu memerlukan pengelolaan yang sangat hati-hati. Tanpa sistem akuntansi yang baik, potensi terjadinya kesalahan administrasi atau penyimpangan anggaran dapat meningkat. Dalam akuntansi sektor publik, hal ini biasanya diantisipasi melalui sistem pengendalian internal, audit keuangan, serta laporan keuangan yang transparan.

Selain masalah anggaran, program MBG juga menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Beberapa laporan internasional bahkan menyebutkan bahwa program ini mengalami kendala logistik dan infrastruktur, seperti keterbatasan dapur produksi makanan di berbagai daerah.

Di sisi lain, terdapat pula laporan mengenai kasus keracunan makanan yang dialami oleh sejumlah siswa setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut. Beberapa organisasi bahkan menyebutkan bahwa ribuan anak sempat mengalami gangguan kesehatan setelah program ini berjalan di beberapa daerah.

Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya membutuhkan anggaran yang besar, tetapi juga sistem pengawasan dan manajemen yang baik. Tanpa pengelolaan yang profesional, program yang memiliki tujuan baik sekalipun dapat menimbulkan berbagai permasalahan baru.

Dari perspektif akuntansi, hal ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik merupakan hal yang sangat penting. Laporan keuangan yang jelas serta proses audit yang rutin dapat membantu memastikan bahwa dana yang digunakan benar-benar sesuai dengan tujuan program.

Kaitan dengan Nilai-Nilai Pendidikan Kewarganegaraan

Permasalahan yang muncul dalam program MBG juga dapat dikaitkan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi. PKn tidak hanya membahas tentang konsep negara dan pemerintahan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu nilai penting yang dapat dikaitkan dengan program MBG adalah tanggung jawab warga negara. Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola anggaran negara secara bijak dan bertanggung jawab. Program yang menggunakan dana publik harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Nilai lain yang sangat penting adalah integritas. Dalam bidang akuntansi, integritas merupakan salah satu prinsip utama yang harus dimiliki oleh seorang profesional. Seorang akuntan harus mampu menjaga kejujuran dan objektivitas dalam mengelola laporan keuangan. Jika nilai integritas tidak dijaga, maka laporan keuangan dapat dimanipulasi dan informasi yang disampaikan kepada masyarakat menjadi tidak akurat.

Selain itu, terdapat juga nilai transparansi dan akuntabilitas. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana publik digunakan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan laporan yang jelas mengenai pengelolaan anggaran program MBG.

Bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa akuntansi, isu ini dapat menjadi pembelajaran yang sangat penting. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk memahami teori akuntansi, tetapi juga harus memiliki kesadaran etika dalam mengelola keuangan publik. Pendidikan kewarganegaraan dapat membantu membentuk karakter mahasiswa agar menjadi profesional yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki integritas dan tanggung jawab sosial.

Mahasiswa juga dapat berperan sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Dengan pemahaman yang baik mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas, mahasiswa dapat mendorong terciptanya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih baik di masa depan.

Kesimpulan

Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan yang memiliki tujuan yang sangat baik, yaitu meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Program ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya memberikan perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya generasi muda.

Namun, besarnya anggaran yang digunakan dalam program ini juga menimbulkan berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, pengelolaan program MBG harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang kuat agar dana publik dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

Dari perspektif akuntansi sektor publik, program ini menunjukkan pentingnya sistem pencatatan keuangan yang baik, laporan keuangan yang transparan, serta mekanisme audit yang efektif. Tanpa pengelolaan yang baik, program dengan anggaran besar berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara.

Selain itu, nilai-nilai yang diajarkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan seperti tanggung jawab, integritas, transparansi, dan akuntabilitas sangat relevan dalam konteks pengelolaan keuangan publik. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi landasan moral bagi para penyelenggara negara maupun bagi mahasiswa sebagai calon profesional di masa depan.

Dengan penerapan prinsip akuntansi yang baik serta penguatan nilai-nilai kewarganegaraan, diharapkan program-program publik seperti MBG dapat berjalan secara lebih transparan, efektif, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.

Sumber

Adi Marsiela, N. K. (2025, September 25). Indonesia faces calls to halt free meals program as over 5,000 school children fall ill.
Diambil kembali dari apnews.com:
https://apnews.com/article/indonesia-students-free-meals-poisoning-102a48c3296bfbb42d4d6bcf1bc8716f

Baharuddin Al Farisi, J. C. (2026, Februari 24). BGN: Anggaran Bahan Makanan MBG Rp 8.000-Rp 10.000, Bukan Rp 15.000.
Diambil kembali dari Kompas.com:
https://nasional.kompas.com/read/2026/02/24/15480101/bgn-anggaran-bahan-makanan-mbg-rp-8000-rp-10000-bukan-rp-15000

Djumena, E. (2025, Januari 11). Menko Zulhas Sebut Anggaran Makan Bergizi Gratis 2025 Berpotensi Tambah Rp 140 Triliun.
Diambil kembali dari Kompas.com:
https://money.kompas.com/read/2025/01/11/121200926/menko-zulhas-sebut-anggaran-makan-bergizi-gratis-2025-berpotensi-tambah-rp-140

Erwina Rachmi Puspapertiwi, I. S. (2025, Januari 2025). Mengevaluasi Makan Bergizi Gratis…
Diambil kembali dari kompas.com:
https://www.kompas.com/tren/read/2025/01/20/100000765/mengevaluasi-makan-bergizi-gratis-

Teresia, A. (2025, Oktober 16). Indonesia’s free meals scheme falls 15% behind for lack of kitchens.
Diambil kembali dari reuters.com:
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesias-free-meals-scheme-falls-15-behind-lack-kitchens-2025-10-16/

Penulis : Abdillah Al Ishfahani, NIM. 25080130080, Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Yogyakarta.