Insight NTB
Suara Time
Lens IDN
Daily Jogja
Jalan Rakyat
Idealita News
AYO Nusantara
Radar Baru
Seedbacklink
Pemkab Bone Bolango Jadi Instansi Pertama di Gorontalo Gelar Pra Eskpose Manajemen Talenta
- 02/03/2026 - 17:30
- |
- Subscribe
Jurnalis: Rianto
Kabar Baru, Gorontalo– Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menjadi instansi pertama di Provinsi Gorontalo yang mengajukan Pra Eskpose Penilaian Dokumen Arsitektur/Pilar Manajemen Talenta. Kegiatan yang diselenggarakan secara daring melalui platform Zoom pada Senin (2/3/2026) ini dilakukan kerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kanreg XI Manado.
Kepala Kanreg XI BKN Manado, Dr. Akhmad Syauki, S.H., M.H., yang telah menjabat sejak Oktober 2023, memberikan apresiasi kepada Pemkab Bone Bolango atas langkah inisiatif tersebut. Ia juga menekankan pentingnya komitmen penuh dari instansi dalam mengimplementasikan manajemen talenta sesuai dengan Keputusan Kepala BKN Nomor 411 Tahun 2025.
Selama rapat, berbagai poin kunci menjadi fokus pembahasan, antara lain penyempurnaan data pada Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA), penyusunan Individual Development Plan (IDP), aspek legalitas terkait kebijakan manajemen talenta, perumusan rencana suksesi jabatan, serta strategi retensi talenta.
SIMATA sendiri merupakan platform wajib bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai 1 Januari 2026, yang bertujuan untuk mengintegrasikan data dan menjadi dasar pengambilan keputusan strategis di bidang sumber daya manusia aparatur. Sementara IDP berfungsi sebagai alat untuk menilai keterampilan dan menetapkan tujuan profesional serta pribadi bagi setiap ASN.
Meskipun hasil penilaian sementara menunjukkan bahwa Pemkab Bone Bolango telah memenuhi ambang batas minimal, masih terdapat beberapa poin yang perlu disempurnakan. Di antaranya adalah penyempurnaan dokumen-dokumen pendukung dan sinkronisasi data dengan Sistem Informasi Administrasi Kepegawaian Negara (SIASN) guna menghadapi Ekspos Nasional yang akan diselenggarakan di BKN Pusat.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya BKN dalam mendukung transformasi birokrasi berbasis meritokrasi, dimana pengelolaan ASN didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang terukur dan transparan.
