Menagih Janji Stabilitas: Mengawal Harga Pangan Ramadan 2026 di Bawah HET

Editor: Khansa Nadira

Kabar Baru, Opini – Setiap Ramadan tiba, pertanyaan yang sama kembali menghampiri publik: mampukah pemerintah menjaga harga pangan tetap terkendali dan berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET)? Stabilitas pangan bukan sekadar isu teknis, melainkan fondasi ketenangan sosial. Ketika harga beras, minyak goreng, gula, cabai, dan daging melonjak, yang terdampak bukan hanya pasar, tetapi juga daya beli, psikologi masyarakat, dan kualitas ibadah itu sendiri.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau secara konsisten menjadi penyumbang dominan inflasi nasional, dengan inflasi tahunan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berada pada kisaran 2–4 persen. Pada periode Ramadan dan Idulfitri, tekanan inflasi pangan hampir selalu meningkat akibat lonjakan permintaan musiman.

Sementara itu, data Panel Harga Pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperlihatkan bahwa harga beras medium dan cabai merah di sejumlah daerah kerap menyentuh bahkan melampaui HET menjelang hari besar keagamaan. Fakta ini menegaskan satu hal: stabilitas pangan kita masih rentan terhadap momentum musiman.

Lonjakan Permintaan dan Risiko Inflasi Musiman

Secara historis, permintaan bahan pokok selama Ramadan meningkat sekitar 10–20 persen dibanding bulan biasa. Kenaikan ini wajar secara ekonomi karena adanya peningkatan konsumsi rumah tangga, tradisi berbagi, dan kebutuhan industri pangan skala kecil. Namun, tanpa manajemen stok dan distribusi yang presisi, lonjakan permintaan akan bertransformasi menjadi inflasi musiman yang berulang setiap tahun.

Ramadan 2026 menjadi momentum krusial untuk membuktikan kesiapan sistem pangan nasional. Jika setiap tahun masyarakat kembali cemas oleh kenaikan harga, maka sesungguhnya ada persoalan struktural yang belum terselesaikan.

Titik Rapuh di Produksi dan Distribusi

Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi tantangan logistik yang kompleks. Disparitas harga antarwilayah masih tinggi. Selisih harga beras atau cabai antarprovinsi bisa mencapai belasan hingga puluhan persen akibat biaya transportasi, keterbatasan gudang penyimpanan, serta ketergantungan pada sentra produksi tertentu.

Selain itu, produksi domestik masih terpapar risiko perubahan iklim dan serangan hama. Ketika gagal panen terjadi di satu wilayah, efeknya dapat menjalar cepat ke pasar nasional. Di sisi lain, integrasi data produksi dan konsumsi yang belum optimal membuka ruang spekulasi dan penimbunan. Ketika informasi stok tidak transparan, pasar menjadi rentan terhadap kepanikan kolektif.

Ada tiga persoalan mendasar yang perlu dibenahi:

1. Produksi yang masih rentan terhadap risiko iklim dan hama.

2. Distribusi yang belum sepenuhnya efisien dan transparan.

3. Kebijakan yang cenderung reaktif—intensif menjelang krisis, longgar setelahnya.

Padahal, stabilitas pangan menuntut konsistensi jangka panjang, bukan sekadar operasi pasar temporer.

Stabilitas adalah Maraton, Bukan Sprint

Sebagai mahasiswa agribisnis, saya memimpikan sistem pangan yang tidak goyah oleh kalender maupun situasi sesaat. Stabilitas pangan seharusnya menjadi napas panjang pemerintah dalam melayani rakyat, tetap tangguh di hari biasa maupun pada momen hari besar.

“Stabilitas pangan bukan program musiman. Ia harus menjadi kebijakan berkelanjutan yang dirancang dari hulu ke hilir. Negara tidak boleh hanya hadir saat krisis, tetapi juga dalam membangun fondasi produksi yang kuat,” tegas saya.

Keberpihakan kepada petani harus diwujudkan secara nyata melalui pendampingan sistematis dan perlindungan yang konkret. Penguatan teknologi pengendalian hama berbasis informasi cuaca menjadi langkah strategis untuk meminimalkan risiko gagal panen. Stabilitas akses pupuk dan bibit unggul juga harus dijamin agar petani dapat merencanakan musim tanam dengan lebih pasti dan produktif.

Empat Langkah Strategis Menuju Ramadan Tenang

Untuk memastikan harga pangan Ramadan 2026 tetap di bawah HET, setidaknya ada empat langkah strategis yang perlu dikawal:

1. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dengan distribusi responsif berbasis data real-time.

2. Digitalisasi rantai pasok guna memotong mata rantai distribusi yang terlalu panjang dan menekan biaya logistik.

3. Transparansi stok dan harga dari tingkat nasional hingga daerah untuk mencegah spekulasi.

4. Perlindungan petani melalui stabilitas input produksi dan insentif agar pasokan tetap terjaga.

Ramadan 2026 seharusnya bukan lagi musim kegelisahan harga, melainkan panggung pembuktian bahwa HET bukan sekadar angka normatif, tetapi komitmen yang ditegakkan. Menagih janji stabilitas berarti menuntut konsistensi kebijakan, keberpihakan nyata kepada petani, dan keberanian menata ulang tata niaga pangan nasional.

Sebab pada akhirnya, stabilitas pangan bukan hanya soal ekonomi. Ia adalah soal martabat negara dalam memastikan rakyatnya dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa dihantui lonjakan harga kebutuhan pokok.