Nikmati Dana Suap Sudewo, KPK Bidik Husein Inisiator Demo Pati

Jurnalis: Abdul Hamid

Kabar Baru, Pati – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini memperluas jangkauan penyidikan dalam skandal jual beli jabatan yang menyeret Bupati Pati, Sudewo.

Penyidik mulai mendalami dugaan keterlibatan aktor lain, termasuk sosok mantan koordinator demonstrasi, Ahmad Husein alias Husein Pati.

KPK mengendus adanya ketidakwajaran setelah Husein mendadak membatalkan aksi unjuk rasa besar-besaran pada pertengahan 2025.

Iklan Google Ads

Jasa Penerbitan Buku Resmi

Terbitkan buku ajar SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi dengan ISBN resmi, proses cepat dan profesional.

alfapresspustaka.com

Padahal, sebelumnya ia sangat vokal menuntut pelengseran Bupati Sudewo akibat kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250 persen di Kabupaten Pati.

Pertemuan Rahasia Jadi Pintu Masuk

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa timnya tengah mempelajari bukti berupa video dan foto pertemuan empat mata antara Sudewo dan Husein.

Pertemuan tersebut terjadi di tengah gelombang protes warga yang sedang memuncak.

Setelah pertemuan rahasia itu, Husein yang memimpin Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) secara mengejutkan berbalik arah mendukung Bupati.

“Kami akan mendalami keterlibatannya, termasuk menelusuri aliran dana yang mungkin mengalir kepadanya,” ujar Asep Guntur pada Kamis (22/01/2026).

Aksi Flexing yang Menuai Kecaman

Perubahan sikap Husein ini sempat memicu kemarahan luas dari warga Pati.

Netizen menghujat Husein karena ia kedapatan melakukan aksi pamer kekayaan atau flexing di media sosial tak lama setelah mendukung Sudewo.

Tindakan tersebut publik nilai sangat tidak peka terhadap penderitaan masyarakat yang terbebani pajak tinggi.

KPK menduga Sudewo menggunakan uang hasil suap jabatan perangkat desa untuk meredam gejolak politik.

Penyidik mencurigai dana haram tersebut mengalir melalui Tim 8 kepala desa untuk membungkam para aktivis dan koordinator massa.

Update Kasus: Sitaan Miliaran Rupiah

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Bupati Sudewo sebagai tersangka pemerasan. Ia diduga memasang tarif antara Rp165 juta hingga Rp225 juta bagi siapa saja yang menginginkan kursi perangkat desa.

Hingga saat ini, KPK telah menahan tiga orang kepercayaan Sudewo yang berstatus sebagai kepala desa, yaitu:

Abdul Suyono: Kades Karangrowo.

Sumarjiono: Kades Arumanis.

Karjan: Kades Sukorukun.

Petugas juga berhasil menyita barang bukti uang tunai senilai Rp2,6 miliar yang berasal dari setoran delapan kepala desa.

Kini, penyidik fokus menelusuri apakah uang tersebut juga masuk ke kantong para koordinator demo guna mengamankan posisi Sudewo dari tuntutan mundur.