Hasil Evaluasi PAN RB, Pelayanan Publik Pemkab Bangkalan Terjun Bebas dari Peringkat 105 ke 190

15/01/2026 - 22:03
|
Subscribe

Kantor Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Kabar Baru, Bangkalan – Kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bangkalan mengalami penurunan. Hal itu berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).

Penilaian tersebut tertuang dalam Keputusan Kementerian PAN RB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil PEKPP 2025 tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam hasil evaluasi itu, Kabupaten Bangkalan berada di peringkat 190 nasional dengan indeks 3,78 dan kategori nilai B pada tahun 2025.

Capaian tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2024, Kabupaten Bangkalan masih mampu menempati peringkat 105 dengan indeks 4,26 dan meraih kategori nilai A-.

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan, Saksono Farmanto, menjelaskan bahwa penurunan nilai tersebut tidak lepas dari perubahan signifikan pada cakupan objek penilaian. Menurutnya, jumlah instansi yang dinilai pada tahun 2025 jauh lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kalau tahun 2024 objek penilaiannya hanya tiga OPD. Sementara pada 2025 mencapai 1.020 objek, mulai dari OPD, kecamatan, desa, hingga sekolah SD dan SMP,” jelas Saksono, Kamis (15/1/2026).

Ia menambahkan, seluruh objek penilaian melakukan pengisian mandiri melalui aplikasi yang disediakan pemerintah pusat. Meski sosialisasi telah dilakukan sejak awal tahun, pihaknya mengakui masih terdapat kendala teknis di sejumlah instansi.

“Penilaian ini sudah berjalan sejak awal 2025. Kami sudah melakukan sosialisasi, namun kemungkinan belum maksimal karena pengisian dilakukan masing-masing instansi melalui aplikasi,” terangnya.

Sementara itu, penurunan kinerja pelayanan publik tersebut mendapat perhatian dari DPRD Bangkalan. Ketua Fraksi Partai Demokrat, Fathur Rosi, menilai hasil evaluasi PAN RB menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah, khususnya kepala daerah sebagai penanggung jawab utama kinerja eksekutif.

“Di tahun 2024 nilainya masih A-, sekarang turun menjadi B. Ini harus menjadi evaluasi serius bagi Bupati Bangkalan,” ujarnya.

Menurutnya, bertambahnya objek penilaian tidak dapat dijadikan alasan utama atas penurunan nilai pelayanan publik. Ia berharap ke depan pemerintah daerah dapat melakukan pembenahan agar kualitas pelayanan publik di Bangkalan kembali meningkat.

“Jangan sampai di tahun berikutnya justru semakin turun. Perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh,” pungkasnya.